Penyelesaian “Tanah Lulurung” di Ciamis Belum Temukan Titik Terang

Pemasangan tanda “patok merah” yang dilakukan Pemerintah Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, di atas tanah warga menuai polemik. Pasalnya, warga menuding pemasangan patok secara sepihak itu merupakan tindakan semena-mena pemerintah desa terhadap warga. Foto : Eji Darsono/ HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Polemik pemasangan patok merah atau penyelesaian “tanah lulurung” di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, belum menghasilkan titik temu. Pasalnya, meski pemilik sertifikat sudah menyerahkan sebagian tanahnya, namun Pemerintah Desa Ciakar menilai masih ada masalah lain yang harus diselesaikan.

Kepala Desa Ciakar, Sulaeman Nurdjamal, ketika ditemui Koran HR, Senin (23/04/2018), menjelaskan, pemasangan patok merah yang ditujukan untuk pengamanan atau kodefikasi tanah lulurung dilakukan untuk mendata tanah tak bertuan.

Selain itu, kata Sulaeman, upaya itu dilakukan untuk mengetahui lokasi tanah yang disebut tanah lulurung. Dengan kata lain, Pemerintah Desa Ciakar dan tim penyelamat aset desa tidak memiliki maksud mengklaim tanah tersebut.

“Meski kodefikasi tanah lulurung masih ada masalah, tapi melalui upaya tim penyelamat aset desa, sekitar 3,5 hektar tanah lulurung menjadi aset desa,” katanya.

Ketua Tim penyelamat Aset Desa, Dian Kusdiana, ketika ditemui Koran HR, Senin (23/04/2018), menuturkan bahwa terkait penyelesaian polemik tanah lulurung tidak perlu ada pihak yang saling menyalahkan.

Meski masih banyak tanah lulurung yang diklaim oleh masyarakat, menurut Dian, upaya pemasangan patok merah tersebut tidak berarti Pemerintah Desa Ciakar akan mengklaim tanah tersebut.

“Adanya masalah yang harus ditempuh sebagaimana dilontarkan oleh kepala desa, itu masalah proses pencatatan (administrasi). Sebab, semuanya baru dalam bentuk lisan saja,” katanya.

Camat Cipaku, Dadang Heriyana, SH, ketika dihubungi Koran HR, Selasa (23/04/2018), menuturkan, upaya inventarisasi aset desa merupakan kewenangan pemerintah desa. Hal itu merujuk Permendagri No 1 tahun 2016.

“Kalaupun upaya pendataan tanah lulurung ada masalah, kami mengintruksikan agar diselesaikan dengan cara musyawarah. Misalanya saja ada pemilik tanah yang menunjukan sertifikat sebagai dasar kekuatan hukum kepemilikan atas tanah. Nah untuk membuktikan kebenarannya perlu ada kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya. (Dji/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar