Program “Bebas BBNKB & Denda PKB” kembali Diluncurkan

Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali meluncurkan program Bebas BBNKB ke 2 dan Denda PKB. Program Bebas BBNKB ke 2 dan Denda PKB tersebut diberlakukan mulai dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2018.  

Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini berdasarkan Keputusan Gubernur No: 973/147-Bapenda.

Gubernur Ahmad Heryawan (Aher), seperti dilansir dari website Humas Pemrov Jabar, beberapa waktu lalu, mengatakan, program Bebas BBNKB ke 2 dan Denda PKB tersebut ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Aher, selama ini sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2018 ini, Aher menargetkan pendapatan dari program Bebas BBNKB ke 2 dan Denda PKB sebesar Rp. 750 miliar.  

Aher mengungkapkan pada program Bebas BBNKB ke 1 dan Denda PKB tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mengumpulkan pendapatan sektor pajak kendaraan sekitar Rp. 900 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, program Bebas BBNKB ke 2 bisa dimanfaatkan oleh semua warga Jawa Barat yang ingin melakukan proses balik nama kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat.

Sedangkan program Bebas Denda PKB, kata Dadang, diproyeksikan bagi semua warga Jawa Barat yang ingin membayar pajak tahunan. Program ini tidak berlaku untuk kendaraan bermotor baru. (Deni/R4/HR-Online)

KOMENTAR ANDA