DPRD Dorong Pemkab Pangandaran Wujudkan Kesejahteraan Sosial

Rapat Paripurna DPRD bersama Pemkab Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam kesempatan Rapat Paripurna DPRD menyampaikan 5 buah Raperda dan juga menyampaikan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2019 serta rencana awal perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran HR,  5 buah Raperda tersebut di antaranya, Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2018-2025, Raperda tentang kesejahteraan sosial, Raperda tentang retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, serta Raperda tentang perubahan atas perda kab pangandaran no 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab pangandaran.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, Raperda tentang kesejahteraan sosial sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

“Kita (Pemda) akan terus melakukan peningkatan dalam upaya penanganan PMKS di Kabupaten Pangandaran sampai tuntas serta berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu, dalam kesempatan penyampaian pandangan umum dari fraksi, Solihudin, anggota DPRD Fraksi PKS, mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Sehingga, dengan kondisi tersebut dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya, permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, baik kualitas maupun kuantitas.

“Maka Fraksi PKS mendorong untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan diperlukan adanya upaya dari pemerintah yang terarah dan terpadu. Tentunya pemerintah daerah harus terdepan dalam upaya mengatasi masalah tersebut, mengupayakan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama,” kata Solihudin.

Mengenai pemberdayaan sosial, lanjut Solihudin, masyarakat perlu dibangun mental spritualnya, dibangun cara berfikirnya yang didukung oleh pemerintah daerah melalui perogram-program pemberdayaan. Hal ini agar PMKS menjadi mampu tanpa harus lagi mengharap bantuan pemerintah.

Lebih jauh, Solihudin menambahkan, pemerintah daerah harus ada upaya agar penerepan bantuan sosial itu sifatnya membangun masyarakat jadi berdaya, jadi mampu. Oleh karena itu, perlu sumber daya penyelenggaraan kesejahtraan sosial yang profesional dan sudah berpengalaman.

“Sebagai contoh, kami mendorong agar pemerintah daerah bersinergi dengan PKH, seperti kita ketahui bersama mereka terus membina para penerima manfaat program tersebut agar bagaimana anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu bermanfaat dan mampu memutus rantai kemiskinan melalui program-program pemberdayaan yang sudah semestinya. Selain itu, perlu adanya  daya dukung dari pemerintah daerah,” kata Solihudin.

Masih menurut Solihudin, mengenai KUA PPAS tahun 2019, bahwa upaya penerapan target PAD harus berorientasi pada kepuasan pelayanan publik. Maka, strategi kebijakan yang harus benar-benar dilakukan oleh Pemda di antaranya dengan penggalian potensi didasarkan pada data base potensi pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan data real di lapangan, peningkatan kualitas aparatur SDM pengelola PAD, peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan PAD,          optimalisasi sistem dan tata kelola setiap SKPD penghasil PAD dan penegakan aturan melalui sosialisasi dan penertiban.

“Pada kebijakan lainnya, pemerintah daerah juga harus membuat atau menyediakan data base objek dan subjek pajak dan retribusi yang nantinya dapat dijadikan dasar perhitungan dan penerapan target oleh SKPD penghasil. Mengenai kebijakan belanja program pada tahun 2019, hal ini juga harus mampu mengakselerasi pencapaian IPM, meningkatkan kesejahtraan masyarakat di mana permasalahan kesejahtraan sosial tidak cukup dengan hanya mengedepankan carity program yang sifatnya justru membuat ketergantungan. Sehingga, ketika program itu sudah selesai masyarakat kembali lagi ke tahap keluarga pra sejahtera,” pungkasnya. (Mad/Koran HR)