Sekolah Swasta di Ciamis Keberatan Jika Sistem Zonasi dalam PPBD Diterapkan

Ilustrasi PPBD sistem zonasi. Photo: Net/Ist.

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sekolah swasta tingkat SMA/SMK di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini sulit mendapatkan murid. Jika sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diberlakukan di sekolah swasta, tentu akan semakin memberatkan.

Oleh karena itu, sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Ciamis mengaku keberatan dengan adanya wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, memberlakukan sistem zonasi dalam PPDB di sekolah swasta.

Ketua Yayasan SMA Informatika Ciamis, Tatang, mengatakan, sebagian masyarakat lebih memilih sekolah negeri. Sedangkan, sekolah swasta hanya menjadi alternatif bagi yang tidak diterima di sekolah negeri, agar tetap bisa bersekolah.

“Dari segi letak, sekolah kami diapit oleh beberapa sekolah negeri. Sehingga, bila sistem zonasi dilakukan otomatis sekolah kami tidak akan mendapatkan murid saat PPDB,” ungkapnya, Kamis (19/07/2018).

Tatang menyebutkan, murid di sekolahnya yang berasal dari lingkungan sekitar diperkirakan hanya 50 persen, dan 50 persen lagi berasal dari berbagai daerah. Sementara sekolah swasta di Ciamis tidak merata dan sedikit, tidak seperti sekolah negeri yang ada di setiap kecamatan.

Jika sistem zonasi di sekolah swasta diterapkan, maka potensi masyarakat tidak melanjutkan sekolah 12 tahun bakal bertambah akibat jarak yang jauh atau pertimbangan lainnya. Karena masyarakat bisa saja memilih sekolah swasta lantaran biayanya lebih murah atau lebih bagus.

“Pemerintah sendiri yang mewajibkan belajar 12 tahun. Bila dibatasi bisa saja masyarakat memilih untuk tidak melanjutkan. Siswa itu kan berasal dari daerah mana saja,” tandasnya.

Dengan alasan tersebut maka dirinya meminta pemerintah mengkaji lebih dalam sebelum menerapkan sistem zonasi pada sekolah swasta. Kalaupun harus tetap diterapkan, aturannya perlu lebih diperjelas, baik dari segi radius zonasi, dan juga daerahnya.

“Harus diperjelas. Soal tidak akan mendapat bantuan nantinya, itu juga harus dipertimbangkan. Sekarang ini kan tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta, haknya sama seperti mendapat bantuan dana BOS,” kata Tatang.

Pendapat serupa dikatakan Ketua Yayasan SMK Taruna Bangsa Ciamis, Yusuf Firman, bahwa sistem zonasi sekolah swasta hanya akan membatasi, yang pada akhirnya sekolah swasta kekurangan siswa.

Dia mencontohkan, di SMK banyak jurusan. Jika di sekolah negeri siswa tidak diterima di jurusan tertentu, kemudian memilih swasta yang ada jurusan sesuai keinginannya tapi lokasi sekolah swasta itu jauh. “Kalau ada sistem zonasi, lalu si anak tersebut harus melanjutkan ke mana,” tanya Yusuf.

Dengan demikian maka sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, mengurungkan rencananya untuk menerapkan sistem zonasi di sekolah swasta dalam PPBD. (Her2/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA