Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2018 akhirnya disepakati DPRD dan Pemda Kabupaten Pangandaran dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang Rapat DPRD Pangandaran, Jum’at (14/09/2018) lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H Iwan M Ridwan, mengatakan, setelah dilakukan pembahasan yang cukup panjang terkait KUPA PPAS perubahan APBD 2018, akhirnya didapatkan beberapa kesepatan mengenai Pendapatan Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain. Sebab, masih ada beberapa hal yang masih mengalami tambah kurang. Akan tetapi, saat ini sudah sesuai semua.
“Adanya tambah kurang kita terus lakukan upaya sinkronisasi dengan TAPD dan Fraksi-fraksi yang ada, dan Alhamdulillah sudah mendapatkan titik temu,” kata Iwan M Ridwan.
H Iwan M Ridwan menambahkan, khusus target PAD di perubahan APBD 2018, terdapat penurunan yang cukup signifikan, hampir mencapai Rp 11,2 miliar dari target pendapatan sebesar Rp 134 miliar. Hal ini dikarenakan PAD yang ditetapkan pada APBD murni tahun 2018 itu terlalu tinggi dan kemudian ada kesalahan dalam perhitungan.
Penurunan target PAD yang hampir Rp 11,2 Miliar tersebut, lanjut H Iwan, akan berimplikasi pada APBD perubahan. Artinya, bukan hanya berdampak pada PAD saja yang berkurang, tetapi pada penerimaan pembiayaan yaitu SILPA tahun 2017 juga berkurang hampir Rp 7,6 miliar. Jadi, tegas H Iwan, kalau digabungkan dengan PAD maka mengalami kekurangan yang hampir mendekati Rp 18,8 miliar.
“Untuk itu kita berusaha untuk mencari formulasi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Salah satunya dengan menunda beberapa kegiatan. Selain itu, ada juga program yang kami prioritaskan untuk segera dikerjakan. Sementara, pengurangan dalam masalah belanja pegawai ini dilakukan untuk efisiensi guna mencegah terjadinya defisit anggaran,” kata Iwan M Ridwan lagi.
Setelah kesepakatan ini dibuat, kata H Iwan, maka ke depan Kepala Daerah harus segera mengirim surat ke tiap SKPD untuk melakukan penyusunan RKA dan TAPD diharapkan segera melakukan penyusunan rancangan APBD.
“Dalam pembahasan tersebut sempat diskor karena ada beberapa fraksi yang tidak sinkron. Namun setelah ada lobi-lobi, akhirnya semua sepakat tanpa ada catatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari, mengatakan, untuk efesiensi anggaran, pihaknya menjelaskan akan dilakukan mulai tahun 2018 ini dan akan mengevaluasi semua penganggaran di tiap SKPD.
“Untuk yang dipriroritaskan, kita tetap fokus pada empat bidang, yakni pembangunan infrastruktur, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Itu menjadi prioritas kami, terutama pendidikan,” imbuh H Adang. (Mad/Koran HR)
