Berita Ciamis, (harapanrakyat.com).- Saat ribuan pegawai honorer ketegori 2 (K2) di lingkungan Pemkab Ciamis menggelar aksi unjuk rasa dengan agenda tolak penerimaan CPNS 2018, di Gedung DPRD Ciamis, Jawa Barat, Rabu (19/8/2018), tampak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Wawan S Arifien, menemui peserta aksi.
Wawan hadir di tengah peserta aksi unjuk rasa karena mayoritas pegawai honorer K2 merupakan guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan Ciamis. “Saya hadir di tengah-tengah peserta aksi sebagai bentuk dukungan moril kepada mereka. Selain itu, kami dari Dinas Pendidikan menjamin kegiatan belajar mengajar di SD dan SMP di Ciamis tidak terganggu dengan adanya aksi unjuk rasa ini,” ujarnya.
Wawan mengatakan, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya. Apalagi para pegawai honorer yang sudah memberikan kontribusi besar dalam membantu jalannya roda pemerintahan.
“Seperti guru honorer di sekolah, perannya sangat membantu dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar. Karena apa, jumlah guru di Ciamis ini kurang. Kalau tidak dibantu oleh mereka, aktivitas belajar di sekolah bisa keteteran. Kalau jumlah guru honorer K2 dengan guru honorer non K2 digabung, jumlahnya hampir banding dengan guru PNS,” katanya.
Ketika ditanya apakah aksi ini menganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah, Wawan mengatakan tidak terganggu. Karena pihaknya sudah mengintruksikan kepada seluruh kepala sekolah agar guru PNS mengcover kelas yang ditinggalkan guru honorer K2 yang absen karena mengikuti aksi unjuk rasa.
“Malah kami melarang sekolah untuk meliburkan siswanya karena ada aksi unjuk rasa ini. Kami minta kalau ada kelas yang ditinggalkan oleh gurunya, harus dicover oleh guru lain. Selain itu, tidak semua guru honorer berstatus ketegori 2. Jadi, tidak semua guru honorer mengikuti aksi ini,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan pegawai honorer ketegori 2 (K2) di lingkungan Pemkab Ciamis kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Setda Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (19/8/2018). Dalam tuntutannya, honorer K2 di Ciamis tolak penerimaan CPNS 2018. Pasalnya, dalam salah satu syaratnya mendiskriminasi honorer K2 dengan adanya pembatasan usia.
Dengan begitu, mereka menuntut agar pemerintah segera mengangkat seluruh pegawai honerer K2 secara otomatis atau tanpa testing penerimaan CPNS. Mereka beralasan, pegawai honerer K2 sudah belasan tahun melakukan pengabdian dan sangat pantas mendapat penghargaan dari pemerintah. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi cap jempol darah yang sebelumnya digelar di Alun-alun Ciamis.
Dalam orasinya di halaman DPRD Ciamis, salah satu peserta aksi meminta wakil rakyat agar ikut memperjuangkan nasib pegawai honorer. Mereka pun menagih janji insentif sebesar Rp. 400 ribu per bulan yang pernah dijanjikan DPRD dan Pemkab Ciamis kepada pegawai honorer. (Her2/R2/HR-Online)
 di lingkungan Pemkab Ciamis menggelar aksi unjuk rasa dengan agenda tolak penerimaan CPNS 2018.){kind=link}