Pemkab Ciamis Diminta Pantau Pengelolaan Tabungan Siswa SD

Ilustrasi Tabungan Siswa SD. Foto : Ist/ Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kabupaten Ciamis diminta memantau serta mengawasi langsung sistem atau tata cara pengelolaan keuangan pada tabungan siswa yang dikelola setiap sekolah dasar (SD).

“Upaya itu untuk mengantisipasi terjadinya persoalan hukum yang muncul akibat penggunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru tidak bertanggungjawab,” kata Ivan Rifa`i, pemerhati pendidikan asal Panjalu, Kamis (20/09/2018).

Ivan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik), harus terlibat langsung mengawasi uang tabungan siswa yang dikelola pihak sekolah. Menurut Ivan, jika apa yang dikhawatirkan terjadi, nama baik institusi Disdik dan Pemerintah Kabupaten Ciamis pasti akan tercoreng.

“Sebelum itu terjadi, pemerintah perlu membuat kebijakan soal sistem pengelolaan tabungan siswa. Di dalamnya termasuk mengatur soal hukuman bagi guru atau bahkan sekolah yang melanggar kebijakan tersebut,” katanya.

Pada berita sebelumnya, Ivan berharap, guru SD di Kabupaten Ciamis tidak sampai terjebak atau bahkan berurusan dengan hukum gara-gara menggunakan uang tabungan siswa. Sebab menurut Ivan, kejadian seperti itu akan merugikan nama baik dan menjadi aib, baik bagi guru ataupun institusi. 

Bisa jadi, lanjut Ivan, pemakaian uang tabungan yang dilakukan guru tidak secara langsung dalam jumlah besar, melainkan sedikit demi sedikit. Tapi, sampai pada waktu tertentu, jumlah pemakaian uang tabungan siswa tersebut tidak terasa semakin membengkak.

“Akibatnya, guru terjebak dalam kondisi tersebut, sehingga memaksanya harus mencari uang pengganti. Dan parahnya lagi, bisa berurusan dengan pihak berwajib,” tandasnya.    

Ivan menyarankan agar kebiasaan memakai uang tabungan siswa segera dihentikan. Karena jika tidak, guru akan terjerat dalam hutang besar serta terjerumus pada persoalan hukum. 

Untuk itu, Ivan meminta pihak sekolah mulai dari sekarang menginventarisir jumlah uang tabungan siswa. Kalaupun ada yang terpakai, maka pihak sekolah harus segera mencari solusi untuk menggantinya. (Deni/R4/HR-Online)