Pernah Dicap PKI, Kelompok Adat di Pangandaran Ini Anti Politik dan Selalu Golput

Perkampungan Paham Ehen di Dusun Karangpaci, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, yang masih memiliki tradisi kuat terutama dalam urusan politik. Karena selalu memilih golput, kelompok ini pernah dicap PKI. Foto: Aceng/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Siapa sangka, di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ternyata masih ada kelompok adat yang masih teguh memegang tradisi serta budaya warisan leluhurnya. Kelompok adat itu dikenal dengan sebutan Paham Ehen atau Balad Ehen. Mereka tinggal berkelompok di sebuah blok RT tepatnya di Dusun Karangpaci, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Namun, pada awal masa orde baru, Paham Ehen pernah dicap PKI, karena selalu anti politik dan memilih golput pada setiap perhelatan Pemilu.

Namun begitu, keberadaan kelompok ini kini sudah hampir punah. Lantaran para keturunannya sudah berbaur dengan masyarakat umum dan meninggalkan tradisi yang diwariskan orangtuanya. Tapi, kalangan tua di kampung itu masih ada yang memegang teguh tradisi Paham Ehen, meskipun jumlahnya sudah tidak terlalu banyak.

Kepala Dusun Karangpaci, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Koidin mengatakan, meski kelompok adat, namun warga yang masih memegang tradisi Paham Ehen tidak memiliki ciri khas tersendiri, baik dari pakaian maupun dari gaya hidup lainnya.

“Kalau dari pakaian sama saja seperti masyarakat pada umumnya. Begitupun dengan aktivitas keseharian mereka. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya pada pola pikir dan tradisinya saja,” katanya, kepada HR Online, Kamis (27/09/2018).

Koidin menjelaskan, sebutan Paham Ehen diambil dari nama seorang tokoh panutan di daerah setempat yang bernama Ehen atau dikenal dengan sebutan Aki Ehen. “Aki Ehen ini dulunya seorang tokoh yang dipanut oleh warga setempat. Kemudian dia selalu memberikan wejangan tentang hidup jujur, selalu menolong pada sesama dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam,” terangnya.

Aki Ehen, lanjut Koidin, meninggal dunia pada sekitar tahun 1990-an. Namun, ajarannya hingga kini masih melekat kepada para pengikutnya. “Awal masa kejayaan Aki Ehen ini sekitar tahun 1960-an. Menurut orang tua di sini, pengikut Paham Ehen awalnya sekitar 79 orang. Kemudian berkembang ke keturunannya dan warga sekitar. Namun begitu, pengikutnya tidak meluas ke kampung lain, tetapi hanya berkembang di satu blok atau kalau sekarang paling satu wilayah RT,” ujarnya.

Paham Ehen, kata Koidin, sebetulnya hanya sebutan saja. Nama itu dibikin warga sekitar untuk menyebut para pengikut Aki Ehen.

“Aki Ehen sendiri tidak pernah membentuk sebuah komunitas yang diberi nama. Mereka terbentuk secara alamiah dari sebuah kesamaan pemikiran. Jadi, nama Paham Ehen sebenarnya dari landihan (sebutan) atau penamaan warga di luar kelompok mereka. Ada juga warga yang menyebutnya Balad Ehen atau Murid Ehen. Hanya yang paling populer Paham Ehen,” terangnya.

Dalam kesehariannya, pengikut Paham Ehen pun tidak membatasi diri dengan kelompok masyarakat luar. Mereka berbaur dengan masyarakat. Sementara sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

“Hanya ada keunikan dari pemikiran mereka, diantaranya memagang falasah adat kampung dengan menolak masuknya modernisasi, seperti enggan mengikuti kegiatan posyandu dan program KB yang dicanangkan pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, tambah Koidin, para pengikut Paham Ehen pun memiliki prinsip hidup yang selalu dijadikan pegangan dalam aktivitas sehari-hari, diantaranya berprilaku jujur, saling menolong, memegang teguh ajaran agama Islam, menanamkan rasa tangggungjawab membayar pajak kepada Negara dan anti politik dengan menolak berpartisipasi dalam setiap perhelatan Pemilu.

“Setiap ada penyelenggaraan Pemilu, baik Pilpres, Pilkada, Pileg sampai Pilkades, mereka enggan berpartisipasi, meski sudah diajak dan dibujuk oleh petugas desa ataupun dari kecamatan. Kalau sekarang memang sudah ada yang mau datang ke TPS. Tapi ketika masuk bilik suara, mereka tidak mencoblos. Hanya masuk ke bilik suara, kemudian keluar lagi, tanpa mencoblos surat suaranya,” ujarnya.

Sawidin (66), salah satu keturunan Aki Ehen, saat ditemui di rumahnya, Kamis (27/09/2018). Foto: Aceng/HR

Sementara itu, Sawidin (66), salah satu keturunan Aki Ehen, saat ditemui di rumahnya, Kamis (27/09/2018), mengatakan, sebutan Paham Ehen atau Balad Ehen datang dari luar kampung yang menilai aneh terhadap aktivias keseharian kelompoknya.

“Karena dinilai aneh, kemudian mereka membuat nama untuk kami. Padahal, kami di sini tidak pernah membentuk kelompok ataupun sejenisnya. Kami di sini hanya masyarakat biasa yang menjalankan prinsip hidup yang pernah diajarkan dan ditanamkan oleh Aki Ehen,” katanya.

Namun begitu, lanjut Sawidin, lambat laun para keturunan dari pengikut Paham Ehen kini sudah mulai menerima modernisasi. Tetapi, untuk urusan politik, mereka tetap mempertahankan tradisi.

“Kalau ada Pemilu, memang ada beberapa warga di sini yang menghargai datang ke TPS. Mereka beralasan ingin mengubah stigma di masyarakat. Tapi meskipun datang ke TPS dan masuk ke bilik suara, mereka tidak mencoblos. Keteguhan itu masih kuat di benak kami,” ujarnya.

Menurut Sawidin, Aki Ehen dulu mengajarkan tidak boleh terlibat politik karena tidak mau diadu domba. Menurutnya, Aki Ehen memiliki pendirian seperti itu karena dipengaruhi situasi politik pada tahun 1965 atau pada jamannya pemberontakan PKI.

“Situasi politik pada jaman PKI lebih panas dan rawan dibanding jaman sekarang. Mungkin Aki Ehen beralasan dari pada ikut ribut-ribut seperti orang lain, lebih baik tidak terlibat sama sekali dengan politik. Karena Aki Ehen selalu mengajarkan hidup rukun dan damai,” terangnya.

Karena memiliki pendirian anti politik, kata Sawidin, pada awal masa Orde Baru kelompoknya pernah dicap PKI. “Ketika kami dicap PKI, malah semakin enggan mendekati politik. Bahkan, kami sempat trauma ketika dituding sebagai anggota PKI. Makanya sampai sekarang kami tidak mau terlibat politik,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Sawidin, ketika salah satu tokoh setempat bernama Eyang Musa membawa buku dari tanah suci Makkah usai menunaikan ibadah haji, kelompoknya pernah dianggap sesat oleh rezim pemerintahan Orde Baru kala itu.

“Buku yang dinamai Tareh Alam itu dirampas oleh aparat pemerintah karena dianggap sesat. Padahal, buku itu mengajarkan tentang kehidupan dan kejujuran,” ujarnya.

Selain itu, menurut informasi warga setempat, karena Paham Ehen selalu menolak berpartisipasi mengikuti perhelatan Pemilu, pemerintah kecamatan setempat di era rezim Orde Baru pernah memberikan hukuman. Hukuman itu, yakni harus menanam pohon kelapa di sepanjang jalan menuju objek wisata pantai Batukaras.

Dan kini, pohon kelapa yang dulu ditanam itu sudah tumbuh besar serta masih berdiri tegak dan menjadi saksi bisu kisah perjalanan Paham Ehen yang anti politik. (Ceng2/R2/HR-Online)