DPRD Pangandaran Minta Dana Hibah untuk SMA/SMK Dialokasikan ke SD/SMP

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Tudi Hermanto. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Tudi Hermanto, meminta agar Pemkab Pangandaran tak seharusnya menganggarkan lagi dana hibah untuk SMA/SMK. Alasan DPRD Pangandaran tersebut adalah karena sekolah-sekolah tersebut sudah menjadi kewenangan anggarannya Pemerintah Provinsi jawa Barat.

Menurutnya, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan SMA dan SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sementara itu Undang-undang  tersebut mulai efektif diberlakukan tahun 2017.

“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan menggratiskan biaya pendidikan sampai SMA/SMK. Padahal, kewenangannya itu sudah ada di provinsi. Maka dari itu, kita DPRD Pangandaran menyarankan alangkah lebih baik ditarik saja hibahnya demi peningkatan mutu sekolah di bawahnya, yakni SD dan SMP,” jelas Tudi Hermanto kepada Koran HR, Senin (08/10/2018).

Tudi menambahkan, seharusnya pemerintah juga jangan merasa bersalah ketika ada persoalan di SMA/SMK, sebab sudah ada yang berwenang. Sementara itu, sekolah SD maupun SMP di Pangandaran masih banyak yang kekurangan, baik mebeler, toilet/MCK serta lainnya.

“Orang tua yang mampu dan ingin anaknya cerdas dan pintar akan menyekolahkan anaknya keluar Pangandaran. Sebab, mutu serta sarana dan prasarananya memuaskan, itu prinsipnya. Maka dari itu, supaya sekolah di kita, khususnya yang kewenangannya oleh daerah, bisa lebih bagus, kita fokuskan saja pembenahannya,” kata Tudi.

Setelah manajemen pengelolaan SMA dan SMK ditangani provinsi, lanjut Tudi, maka semua yang berkaitan dengan sekolah tersebut pun merupakan tanggungjawab Pemprov, baik itu manajemen pendidikan, asset, penggajian serta lainnya. Memang, kata Tudi, Sebelum beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK, biaya subsidi pendidikan ditopang oleh APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi Jabar dan APBN.

“Jadi, seharusnya Pemerintah Daerah kalau ingin membantu dari sisi suprastrukturnya saja. Sedangkan anggarannya kita fokuskan pembenahan SD maupun SMP yang jelas-jelas sangat membutuhkan,” pungkasnya. (Mad/Koran HR)

KOMENTAR ANDA