Kantor Imigrasi Perlu Dibangun di Pangandaran

Kepala Kantor Wilayah Kemenhumkan Provinsi Jawa Barat, Ibnu Chaldun. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Tokoh masyarakat Pangandaran mengharapkan pembuatan paspor bisa lebih mudah dengan adanya Kantor Imigrasi di Pangandaran. Hal itu lantaran selama ini pembuatan paspor di Imigrasi Tasikmalaya jaraknya terlalu jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Yana Diana, mengatakan, Pangandaran sangat memerlukan Imigrasi supaya masyarakat di wilayah Pangandaran dan sekitarnya bisa lebih mudah dalam pengurusan paspor. Apalagi Pangandaran sebentar lagi akan ada pembukaan jalur penerbangan baru yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan penerbangan ke luar negeri.

“Saya yakin masyarakat akan lebih mudah dan murah biayanya ketika ada Imigrasi di Pangandaran. Kalau di Tasikmalaya selain jauh, ongkos ke sana juga lumayan. Sehingga pengurusan paspor bisa mahal,” katanya beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenhumkan Provinsi Jawa Barat, Ibnu Chaldun, mengatakan, pihaknya sudah siap terkait pembangunan Lapas dan serta Kantor Imigrasi di Pangandaran. Kendati demikian, ia menyerahkan kesiapan tersebut kepada Pemerintah Daerah perihal lahannya.

“Kalau untuk pengurusan paspor dengan adanya Imigrasi kita siap dengan membuat Unit Layanan Paspor (ULP). Kembali lagi, tinggal kesiapan Pemda-nya saja,” kata Ibnu Chaldun kepada Koran HR saat berada di SMKN 1 Pangandaran, Kamis (04/10/2018) lalu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, mengatakan, dulu Kemenhumkam pernah mengusulkan lokasi pembanguna  LP. Akan tetapi, Pemkab Pangandaran menyatakan kesiapannya dalam fasilitasi dulu pembamgunan kantor lembaga vertical lebih dahulu, setelah itu baru LP.

“Kita akan fasilitasi terutama yang kantor lembaga vertikal lain dulu seperti Polres Pangandaran, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kantor Kemenag dan Kantor Pertanahan. Setelah itu baru Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi juga,” kata Mahmud.

Sebelum pembangunan kantor lembaga vertikal itu, lanjut Mahmud, perlu kajian terlebih dahulu dari tim Geologi ESDM lokasi perkantorannya. Adapun rencana perkantoran itu sendiri pada tahun 2020, bersamaan dengan perkantoran pemerintah.

“Untuk lahan LP kita siapkan 5 hektar, termasuk kantor imigrasinya. Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan lancar,” pungkas Mahmud. (Mad/Koran HR)