Pilkades Serentak Gelombang I, Pemkot Banjar Turunkan 6 Tim Monitoring

Ilustrasi Pilkades. Foto :Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Guna menjamin proses Pilkades Serentak gelombang I pada lima desa, Pemerintah Kota Banjar akan menurunkan 6 tim untuk memonitoring berlangsungnya hari pencoblosan Pilkades Serentak, Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 (hari ini-red).

Tak tanggung-tanggung, setiap timnya akan diisi oleh sejumlah pejabat eselon II Pemkot Banjar, termasuk direncanakan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, juga akan langsung turun ke lima desa pelaksana Pilkades, yaitu Desa Jajawar, Sukamukti, Sinartanjung, Kujangsari dan Desa Rejasari.

Sekretaris Panitia Pilkades Serentak Gelombang I tingkat Kota, H. Sahudi, yang juga selaku Kepala Dinas PMPDKBPol Kota Banjar, mengatakan, panitia tingkat kota menurunkan 6 tim yang akan turun memonitoring ke lokasi pelaksaaan Pilkades Serentak.

“Dari 6 tim itu, 5 tim akan diturunkan pada setiap desa di lima pelaksana Pilkades. Mereka akan standby di TPS hingga selesai penghitungan suara. Sedangkan, 1 tim lagi, yakni diisi oleh saya, Sekda dan anggota lain, akan memantau secara mobile atau keliling menyambangi 5 desa pelaksana Pilkades,” terangnya, kepada Koran HR, Senin (29/10/2018).

Selama melakukan monitoring, lanjut Sahudi, tim akan mengawasi jalannya proses pencoblosan Pilkades Serentak. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, tertib dan aman.

“Pejabat pemkot atau anggota tim yang ditugaskan itu tentunya orang yang sedikitnya menguasai lapangan dari masing-masing lokasi Pilkades. Kami berpesan kepada para calon, apapun hasilnya nanti harus siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan, karena semuanya kehendak Allah,” tandasnya.

Sebelumnya, dua hari menjelang Pilkades Serentak di Kota Banjar, mencuat pertanyaan mengenai anggota TNI/Polri memiliki hak atau tidak untuk ikut memilih. Hal itu dirasakan pada sejumlah desa pelaksana Pilkades yang dipertanyakan warga, hingga panitia desa setempat menindaklanjutinya dengan berkoordinasi ke panitia kota.

Informasi yang diterima Koran HR di lapangan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, memang pada salah satu desa pelaksana Pilkades Serentak gelombang I ini diduga ada sejumlah anggota TNI/Polri masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades, yang disusun pihak panitia bersangkutan.

Polemik itu muncul dilakukan salah satu panitia Pilkades, dengan alasan bahwa dalam UU Desa, PP, Permendagri, Perwalkot yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak tercantum larangan anggota TNI/Polri menggunakan hak pilihnya.

Dikonfirmasi hal tersebut, Sahudi, menegaskan, bahwa anggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan untuk ikut memilih dalam Pilkades. Larangan itu tercantum dalam Tap MPR No.VII/MPR/2000 pasal 5 ayat 4 yang berbunyi anggota TNI tidak boleh menggunakan hak memilih atau dipilih, dan dalam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi anggota kepolisian negara tidak menggunakan hak pilih dan dipilih.

Pihaknya pun mengakui, jika melihat di PP, Permendagri maupun Perwalkot yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, memang tidak terdapat penegasan atau penjelasan lebih detail soal larangan bagi TNI/Polri bisa atau tidaknya ikut hak pilih dalam Pilkades.

“Namun yang jelas, sesuai Tap MPR itu tidak diperbolehkan. Itu dasar yang kita pakai. Terlebih TNI/Polri kan harus menjaga netralitasnya,” tandas Sahudi.

Senada dikatakan anggota Panitia Pilkades tingkat Kota Banjar, Azis Eka, yang juga selaku Kepala Sub Bagian Bina Wilayah Tapem Setda Kota Banjar, bahwa mengacu dalam Tap MPR dalam pasal tersebut di atas diartikan, bahwa anggota TNI dan Polri tidak boleh menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades.

“Kami menghormati netralitas TNI dan Polri, di mana dalam Pilkada pun mereka tidak diberi hak pilih. Terkait polemik yang muncul itu, kami sebelumnya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri. Termasuk dengan kabupaten/kota lain. Mereka juga intinya seperti itu, bahwa TNI/Polri tak masuk hak pilih,” jelasnya.

Disinggung adanya salah satu desa yang memasukan anggota TNI/Polri dalam DPT Pilkades, Azis menegaskan, bahwa warga biasa yang ada dalam DPT juga terkadang tidak hadir ke TPS memberikan hak pilih. Maka kalau TNI/Polri pun dimungkinkan seperti itu tidak.

“Insya Allah ada solusi. Selama punya niat baik untuk kelancaran, pasti aman dan tertib. Pada prinsifnya, penekanannya harus dipahami aturan secara komprehensif dan menyeluruh. Karena jika secara parsial, dimungkinkan akan terjadi hal-hal seperti itu,” katanya.

Menurut Azis, sebenarnya dalam hal ini tidak perlu ada penegasan lagi, karena secara aturan sudah jelas, yakni Tap MPR No.VII/MPR/2000. (Nanks/Koran-HR)