Pilkades Kertahayu Ciamis Dinodai Dugaan Aksi “Money Politic”

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, diduga kuat dinodai aksi bagi-bagi uang atau money politic oleh Calon Kepala Desa Nomor 2.

Tiga Calon Kepala Desa pun merasa dirugikan oleh Calon Kepala Desa Nomor 2 yang diduga membagi-bagikan uang kepada masyarakat pada pagi buta menjelang pelaksanaan Pilkades, Minggu (18/11/2018).

Warga Kertahayu yang enggan disebutkan identitasnya, mengungkapkan, dirinya mendapati aksi bagi-bagi uang sebesar Rp. 20 ribu yang dilakukan oknum tim sukses calon nomor dua kepada masyarakat.  

“Kejadiannya pagi setelah shubuh. Saat itu, ada seseorang datang mengetuk pintu rumah saya. Lalu ibu saya membukanya, dan ia pun lantas memberikan amplop berisi uang Rp. 20.000 dengan embel-embel nitip untuk mencoblos nomor 2,” katanya.

Sumber HR Online mengaku lanas mengamankan barang bukti berupa ampol berisi uang tersebut. Untuk memastikannya, dia pun meminta informasi serupa dari tetangga. Benar saja, tetangga samping rumahnya pun mendapatkan amplop berisi uang dengan embel-embel permintaan mencoblos calon nomor 2.

Calon Kepala Desa Nomor 3, Engkus Kustaram, ketika ditemui HR Online, Minggu (18/11/2018), mengaku sangat menyayangkan insiden dugaan aksi money politic yang dilakukan Calon Kepala Desa Nomor 2.  

Engkus mengaku sudah memiliki bukti terkait dugaan money politic yang dilakukan Calon Kepala Desa Nomor 2. Namun begitu, dia bersama calon kepala desa yang lain masih membahas tindaklanjut dari dugaan aksi money politic tersebut.  

Senada dengan itu, Calon Kepala Desa Nomor 4, Pepi Risdianto, ketika ditemui HR Online, Minggu (18/11/2018), menuturkan, dugaan money politic tersebut perlu dikaji lebih matang sebelum menentukan langkah lebih jauh.

Pepi mengaku sangat menyayangkan, pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dikotori dengan hal-hal yang melanggar aturan, seperti money politic atau bagi-bagi uang yang dilakukan calon kepala desa.

“Paradigma tentang no money no suara itu harus benar-benar dirubah, baik itu oleh masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Saya menyikapinya, bukan masalah menang dan kalah, karena dari awal pun saya sudah siap untuk kalah atau pun menang. Tapi disini kita bisa menilai sampai sejauh manakah pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang bersih tanpa mengharapkan embel-embel dan jual-beli suara,” katanya.

Sementara itu, Makmur Efendi, tokoh masyarakat Kertahayu, ketika ditemui HR Online, Minggu (18/11/2018), juga menyayangkan adanya dugaan money politic yang dilakukan salah satu kandidat.  

Money politic selalu terjadi di setiap ajang pemilihan apapun. Kita berharap pemerintah menerapkan aturan dengan sanksi yang benar-benar di laksanakan, jangan sampai aturan ada, api tindakan tidak ada. Sudah banyak bukti, setiap temuan money politic, tidak pernah ada yang sampai terjerat dengan hukum. Padahal dalam aturan sudah jelas tertera,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pilkades Desa Kertahayu, Satia Winata, saat dikonfirmasi HR Online, Minggu (18/11/2018), mengatakan bahwa kejadian tersebut diluar pengetahuan pihaknya.

“Dalam aturan, temuan money politic itu kewenangan pihak kepolisian. Sesuai aturannya, panitia hanya menjalankan tugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai dan disepakati oleh semua saksi,” katanya. (Suherman/R4/HR-Online)