Pemda Wajib Integrasikan Jamkesda dengan Program BPJS

Pemda Wajib Integrasikan Jamkesda dengan Program BPJS

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjar, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS.

“Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 102 Bab XII Dukungan Pemerintah Daerah pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Jayadi, saat bertemu awak media, Rabu (19/12/2018).

Jayadi menjelaskan, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Menurut Jayadi, dukungan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya, kepatuhan pembayaran iuran, peningkatan pelayanan kesehatan, dan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jayadi menuturkan, terkait dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya, dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program jaminan kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik.

Kemudian, Jayadi melanjutkan, terkait dukungan kepatuhan pembayaran iuran, dilaksanakan melalui pembayaran iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Sedangkan terkait dukungan peningkatan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

“Berkaitan dengan ini, kami sudah menyampaikannya kepada Pemkot Banjar, Pemda Ciamis dan Pangandaran,” katanya.

Jayadi menambahkan, di penghujung akhir tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai jaminan kesehatan. Kebijakan itu dalam rangka upaya menyatukan sejumlah peraturan (regulasi) yang semula diterbitkan masing-masing intansi.

“Kebijakan itu tertuang dalam Perpres No. 82 tahun 2018. Perpres ini dikeluarkan dalam rangka implementasi program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat),” katanya.

Menurut Jayadi, Perpres terbaru tentang Jaminan Kesehatan tersebut menjabarkan sejumlah penyesuaian aturan pada beberapa aspek.

Diantaranya, aturan mengenai pendaftaran bayi baru lahir. Status kepesertaan bagi perangkat desa. Status peserta yang ke luar negeri. Aturan suami istri sama-sama bekerja. Tunggakan iuran, denda layanan dan aturan terkait PHK. (Deni&Hermanto/R4/HR-Online)

KOMENTAR ANDA