Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Kabupaten Pangandaran jadi kawasan wisata dunia tampaknya sudah di depan mata. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pintu tol untuk pembangunan Pariwisata Pangandaran sedang diusulkan dan ditargetkan pada bulan Maret 2019 sudah ditetapkan. Hal itu seperti yang disampaikan Menteri Pariwisata RI Arif Yahya saat melakukan kunjungan kerja di Pangandaran, beberapa waktu lalu.
Diketahui, untuk mendorong Kabupaten Pangandaran menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemprov Jabar sudah berkomitmen akan membantu anggaran sebesar Rp. 80 miliar untuk penataan Pantai Barat, Timur, Pantai Batu Hiu dan Pantai Karapyak. Dengan penataan objek wisata dan pengusulan KEK tersebut, diharapkan akan menyedot para investor datang ke Pangandaran.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, Dadan Sugistha, mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong mengusulkan penetapan KEK yang akan dikembangkan oleh PT. Pancajaya Makmur Bersama (PMB) sebagai pengusul.
“Selain itu, kita juga usulkan pembangunan dan penataan infrastruktur sebagai penunjang berkembangnya KEK, seperti mendorong untuk pelebaran jalan darat, perpanjangan run way serta pelebaran bandara Nusawiru, reaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran dan Pelabuhan di pantai Bojongsalawe. Semua usulan tersebut sudah ditangani oleh SKPD terkait,” jelas Dadan Sughista, Selasa (04/12/2018).
Masih dikatakan Dadan Sugistha, untuk mewujudkan hal itu, SKPD terkait terus berkoordinasi dengan pihak kementerian. Hal itu guna mempercepat dibangunannya sarana dan prasarana dalam mendorong pengembangan KEK.
“Di samping pembangunan penunjang KEK, pemerintah daerah juga membantu kemudahan pihak investor dalam pembuatan perizinannya, seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur,” pungkasnya.
Sementara itu, Manager PT Pancajaya Makmur Bersama (PMB), Alif Joko Surajianto, mengatakan, pihaknya sebagai investor murni hanya membangun serta mengembangkan kawasan KEK saja, sementara penunjang yang lainnya merupakan domain pemerintah.
“Ada 4 core bisnis yang akan kita kerjakan pada KEK tersebut, pertama akomodasi seperti resort, hotel, glamping, doem. Kedua komersil seperti mall, F&H retail. Ketiga entertainment atau hiburan seperti theme park, water park, oceanorium. Dan keempat amenitas inkubator bisnis, seperti marine tekhnopark, convention center, school, parking,” jelas Alif Joko.
Sementara sarana penunjang lainnya seperti Bandara, Pelabuhan, realtivasi Kereta api, pelebaran jalan serta pengembangan destinasi wisata, lanjut Joko, itu merupakan bagian pemerintah.
“Pangandaran memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi pariwisata yang mendunia. Kami siap berkomitmen bersama investor lainnya untuk membangun Pangandaran menjadi kawasan wisata dunia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Parawisata Arif Yahya, saat berkunjung ke Pangandaran, Rabu (28/11/2018) lalu, mengatakan, terdapat tiga kebijakan strategis yang disiapkan untuk pembangunan pariwisata Pangandaran. Pertama, menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sebagai pemangkas birokrasi dalam mempercepat investasi dan membuka jembatan udara melalui pembukaan rute penerbangan internasional.
Kedua, strategi pemasaran parawisata, seperti menetapkan calender of event 2019 dengan segera dan konsisten. Selain itu, harus menetapkan target market wisatawan, misalnya dengan melakukan promo untuk menggaet wisman dari Malaysia, Timur Tengah dan Negara lainnya.
“Strategi yang ketiga adalah pembenahan kelembagaan parawisata, seperti melakuan sertifikasi pemandu wisata serta menciptakan masyarakat sapta pesona. Selain itu, memunculkan kreatifitas lokal yang bisa dijadikan icon, seperti penguatan kuliner masyarakat dan budaya lokal,” ujarnya.
Arif mengatakan, percepatan pembangunan parawisata Pangandaran merupakan salah satu target pemerintah dalam menciptakan 10 destintasi wisata unggulan baru setaraf wisata Bali. “Pada tahun 2018 ini pertumbuhan pariwisata di Indonesia naik di angka 22 persen. Makanya, sekarang kita genjot terus agar pertumbuhan parawisata di Indonesia semakin maju dengan dibarengi hadirnya destinasi wisata unggulan baru,” paparnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, pihaknya komitmen untuk mendorong kebijakan strategis pembangunan parawisata Pangandaran dengan melakukan perbaikan infrastruktur aksesibility, seperti memperlebar akses jalan darat, perpanjangan run way Bandara Nusawiru dan reaktivasi jalur Kereta Banjar-Pangandaran.
“Kalau membangun parawisata Pangandaran secara bersama-sama antara kabupaten, provinsi dan pusat tentunya akan ringan. Potensi parawisata Pangandaran itu sangat luar biasa kalau dikembangkan secara optimal. Karena 90 persen tujuan wisata ada semuanya di Pangandaran,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan Jawa Barat sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi parawisata di Indonesia. Untuk itu, tambah dia, berbagai program pembangunan parawisata pun terus digulirkan.
“Strategi dalam pembangunan parawisata itu, diantaranya harus membangun dan memperbaiki akses transportasi ke daerah destinasi. Setelah itu, baru membangun destinasi wisata secara besar-besaran,” ujarnya seraya mengatakan pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 80 milyar ke DPRD Jabar untuk pembangunan wisata Pangandaran. (Mad/R6/HR-Online)
