Nilai Kinerja Pemdes ‘Merah’, Warga di Ciamis Ini Demo Kantor Desa

Warga saat melakukan aksi di halaman kantor desa. Foto: Suherman/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan warga Dusun Cibeureum, Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Kiprah Pemuda Cibeureum (Ancib) melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor desa, Jum’at (28/12/2018). Aksi ini pun langsung mendapatkan pengawalan dari Polisi dan TNI.

Pantauan HR Online di lapangan, massa aksi tersebut tampak membentang kan catatan yang berisi tuntutan dan penilaian kinerja Pemerintahan Desa Cibadak di bawah pimpinan Olis Nurholis yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, penggunaan dana desa tidak transparan serta soal penyerapan Pendapatan Aset Desa (PADes). Tak hanya itu, mereka juga melakukan orasi menggunakan pengeras suara di halaman kantor desa.

Erwin, salah satu pendemo, mengatakan, aksi ini merupakan bentuk reaksi masyarakat untuk memberikan nilai kepada pemerintah desa selama periode Olis Nurholis. Bahkan, pihaknya memberikan nilai 90 persen kinerja pemdes merah.

“Kita menilai realiasasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa kurang tranparan dalam penggunaannya, proyek desa tidak melibatkan masyarakat dalam program padat karya. Selain itu, penyampaian RPKPDes setiap tahunnya tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat, baik lewat RT atau RW,” jelas Erwin kepada HR Online.

Ia menambahkan, poin lain yang menjadi tuntutan massa aksi adalah soal pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, transparansi aset desa, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta beberapa tuntutan lainnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sementara itu, Uus, massa aksi lainnya, mengatakan, pihaknya menganggap gagal Kades Olis yang telah gagal menjalankan amanah masyarakat serta menyalahi wewenang dalam pengaturan anggaran dana desa.

“Selama ini kita melihat tidak ada upaya transparansi dari Pemdes Cibadak soal Dana Desa kepada masyarakat terkait pembangunan. Bahkan banyak pembangunan yang melibatkan pihak ketiga, bukan masyarakat setempat melalui program padat karya.

“Kita juga menilai adanya praktik KKN dalam pengurusan BUMDes. Pasalnya, pengurus BUMDes didominasi keluarga Kades,” pungkasnya.

Setelah mereka berorasi menyampaikan aspirasinya, massa aksi yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut langsung membubarkan diri tanpa memberikan kesempatan Kepala Desa maupun perangkat desa menanggapi tuntutan mereka. (Suherman/R6/HR-Online)