Minggu, Januari 23, 2022
BerandaBerita PangandaranUntuk Kebutuhan Air Bersih, di Pangandaran Butuh Dibangun PAMSIMAS di 186 Lokasi

Untuk Kebutuhan Air Bersih, di Pangandaran Butuh Dibangun PAMSIMAS di 186 Lokasi

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, membutuhkan sebanyak 186 titik layanan Program Pengadaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran tidak akan kesulitan air bersih, meski sekalipun musim kemarau tengah melanda.

“Idealnya program PAMSIMAS di Pangandaran dibangun di 186 lokasi atau per satu desa mendapat jatah dua lokasi. Program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama ketika musim kemarau,” ujar Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRTRKP) Kabupaten Pangandaran, Nandang, Selasa (11/12/2018).

“Banyak daerah di Pangandaran yang berdekatan dengan pegunungan. Jadi, sumber mata air untuk program PAMSIMAS ini bisa memanfaatkan air dari pegunungan,” tambahnya.

Nandang menambahkan, hingga saat ini program PAMSIMAS di Pangandaran baru dibangun di 33 lokasi. Program ini, menurutnya, baru digulirkan pada tahun 2017 dengan membangun PAMSIMAS di 15 desa. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan membangun di 18 desa.

Menurut Nandang, untuk tahun 2019 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun PAMSIMAS di 20 lokasi. Dia mengatakan, karena keterbatasan anggaran, memaksa pihaknya harus membangun PAMSIMAS secara bertahap.

“Untuk membangun PAMSIMAs di satu lokasi saja membutuhkan anggaran sebesar Rp. 245 juta. Jadi, kalau membangun berdasarkan kebutuhan se-wilayah Kabupaten Pangandaran, tentunya butuh anggaran milyaran. Makanya, kita bangun secara bertahap,” ujarnya.

Nandang mengatakan anggaran untuk pembangunan PAMSIMAS diperoleh dari dana sharing APBD sebesar Rp. 20 persen dan APBN sebesar Rp. 80 persen. “Jadi, kita manfaatkan program bantuan dari pemerintah pusat saja. Hal itu agar tidak terlalu membebani APBD. Tapi, bantuan dari pusat ini dijatah per daerah. Karena pemerintah pusat pun sama menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. (Ceng2/R2/HR-Online)

- Advertisment -