Nama KA Pangandaran Jadi Polemik Warga Banjar

KA Pangandaran relasi Banjar-Bandung-Gambir (PP), dengan pemberangkatan awal dari Stasiun Banjar, kini disoal warga Banjar atas penamaan kereta tersebut yang dinilai tidak cocok. Photo: Hermanto/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Diluncurkannya Kereta Api baru oleh PT KAI (Persero) dengan nama KA Pangandaran pada Rabu (02/01/2019) lalu, di Stasiun Banjar, memang disambut gembira oleh warga, khususnya bagi warga Banjar yang sering menggunakan alat transportasi anti macet tersebut.

Namun, keberadaan kereta tersebut sedikit menjadi polemik lantaran penggunaan namanya yang tdak sesuai. Warga Banjar menilai, nama KA Pangandaran tidak “sreg”, karena kereta api dengan relasi Banjar-Bandung-Gambir (PP) itu berangkat dari Stasiun Banjar, bukan dari Pangandaran.

Seperti dikatakan Indra Wahyu Nugraha, warga Banjar. Menurutnya, ketika launching kereta api tersebut, yang terbesit dalam fikirannya bahwa kereta api ini akan dinamai Priangan Expres atau Banjar Patroman, atau juga Galuh Patroman. Namun, PT KAI lebih memilih dengan nama Pangandaran yang menurutnya kurang “sreg”.

“Menurut saya, jika dinamai itu akan sesuai dengan area yang dilintasinya. Namun ternyata nama kereta api yang digunakan adalah Pangandaran yang menurut saya itu tidak sesuai,” ungkap pria yang juga seorang caleg DPRD Kota Banjar, kepada Koran HR, Sabtu (05/01/2019).

Hal yang sama dikatakan Joko Nurhidayat, salah seorang aktivis mahasiswa Kota Banjar. Menurutnya, sebagai warga Banjar dirinya setuju dengan diluncurkannya kereta baru relasi Banjar-Bandung-Gambir (PP). Apalagi pemberangkatan awalnya dari Stasiun Banjar.

Karena, dengan keberadaan kereta api tersebut dapat mempermudah warga Banjar untuk menggunakan jasa angkutan transportasi yang bebas macet. Namun, dirinya pun menyayangkan nama kereta api menggunakan nama Pangandaran.

“Menurut saya, ada dua sudut pandang. Kalau bicara lokal Banjar, ya idealnya nama kereta tersebut harus nama Banjar yang diangkat. Tapi kalau bicara provinsi Jawa Barat, ini juga menjadi salah satu market strategi sebagai salah satu objek pariwisata Jawa Barat dan Pemkot Banjar. Tapi, sebelum launching seharusnya PT KAI sudah mempersiapkan hal ini matang-matang, sehingga tidak menjadi polemik bagi warga Banjar karena nama kereta api tersebut,” tandas Joko.

Sebada dikatakan Awalludin, warga Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, bahwa dengan launchingnya kereta baru ini tentunya menjadi suatu keberhasilan bagi PT KAI, dan diluncurkannya kereta api tersebut mungkin pengganti KA Galuh yang belasan tahun ke belakang sudah tidak beroperasi lagi. Namun, untuk penamaan Kereta Api Pangandaran, dirinya pun menilai nama tersebut tidak pas.

“Kereta dengan nama Pangandaran menurut saya tidaklah cocok, karena tidak sesuai dengan wilayah jalurnya. Menurut saya, yang cocok untuk nama kereta api tersebut bukan Pangandaran, tapi lebih cocok kalau menggunakan nama Priangan atau Patroman,” kata Awalludin.

Tak Berdampak Positif Bagi Banjar

Terkait polemik nama Kereta Api Pangandaran, Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, ikut angkat bicara. Ia menilai, kehadiran kereta tersebut yang baru saja diluncurkan PT KAI tidak berdampak positif bagi Kota Banjar.

“Launchingnya di Banjar, tapi namanya Pangandaran. Untuk itu, kita tidak melihat apa sih dampak positif bagi Kota Banjar itu sendiri,” katanya, kepada Koran HR, Minggu (06/01/2019).

Lanjut Nana, jika dilihat secara umum, PT KAI sudah memberikan inovasi pelayanan transportasi yang cepat bagi masyarakat, agar bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu. Namun, jika dengan nama kereta tersebut, maka nama Kabupaten Pangandaran yang sudah terkenal akan semakin dikenal.

“Saya beranggapan dengan nama itu, nantinya Kabupaten Pangandaran yang sudah terkenal akan semakin dikenal. Sementara, Banjar Patroman sendiri tetap saja hanya sebuah stasiun Kereta Api, yang tidak terpromosikan,” tukasnya.

Pemberian nama kereta api itu adalah hak dan ranahnya PT KAI. Namun, keinginan Pemkot dan warga Kota Banjar, tentu bukan itu namanya. Sebab, keberangkatan kereta api tersebut dari Stasiun Banjar.

“Kalau berharap dan berangan-angan, itu kita berhak. Ya bisa sih namanya KA Patroman. Tetapi nama sudah diputuskan sebagaimana kewenangannya PT KAI, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Namun, kata Nana, untuk ke depannya, kalau terjadi reaktivasi KA jurusan Banjar-Pangandaran, Pemerintah Kota Banjar harus diajak bicara. Seyogyanya Kota Banjar mendapat imbas positif. Kalau bagi Pangandaran, itu sudah jelas diuntungkan dengan PT KAI memberi fasilitas transportasi cepat ke Pangandaran.

Sebelumnya, saat launching Kereta Api Pangandaran pada Rabu (02/01/2019) lalu yang diresmikan Direktur PT KAI dan Wakil Gubernur Jawa Barat, para pejabat dinas dari instansi terkait di Kota Banjar tidak mendapatkan undangan resmi dari pihak PT KAI. Meski mereka (kepala dinas) datang, namun itu hanya mengikuti kegiatan Walikota Banjar saja. (Hermanto/Koran HR)

KOMENTAR ANDA