Rapor Mutu Pendidikan 2016-2017 di Kabupaten Pangandaran Meningkat

Rapor Mutu Pendidikan 2016-2017 di Kabupaten Pangandaran Meningkat. Photo: Madlani/HR.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Berdasarkan Rapor Mutu Pendidikan 2016-2017 yang diterbitkan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat tahun 2018, mutu pendidikan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, meningkat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Surman, kepda HR Online, usai menggelar acara Ekspose Analisis Uji Mutu Pendidikan Jenjang SMP, bertempat di Gedung Islamic Center (IC) Pangandaran, Kamis (17/01/2019).

Surman memaparkan, capaian rata-rata 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan Rapor Mutu Pendidikan 2016-2017 tingkat Sekolah Dasar (SD) yang diterbitkan LPMP Jawa Barat tahun 2018, Kabupaten Pangandaran yang sebelumnya menempati urutan 18 dengan nilai 4,62, menjadi urutan ke 9 dengan nilai 5,44. Sedangkan, untuk jenjang SMP dari urutan 23 nilai 4,12, kini menjadi peringkat pertama dengan nilai 5,45.

“Logikanya, kualitas pendidikan jenjang SD dan SMP di Pangandaran sudah selaras dengan tujuan pemerintah, atau Standar Nasional Pendidikan. Tetapi kita masih lemah dalam dua standar, pertama standar kompetensi lulusan, dan yang kedua standar pengelolaan manajemen kepemimpinannya,” jelas Surman.

Ia juga mengatakan, pencapaian yang menggembirakan ini tidak lepas dari komitmen semua pihak. Termasuk salah satu strategi dan peran Bupati Pangandaran yang memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, yakni dengan membangun kepercayaan berdasarkan tupoksinya.

Seperti halnya guru maupun kepala sekolah yang mendapat penghargaan dan naik jabatan, itu murni diraihnya berdasarkan hasil kerja. Artinya, dalam pengisian jabatan tersebut bukan karena pungutan liar.

“Jadi, apabila ada guru dan kepala sekolah naik pangkat, itu murni tidak menggunakan uang pribadinya seolah membeli, sehingga mereka totalitas dalam bekerja,” ujarnya.

Lanjut Surman, pihaknya pun terus melakukan evaluasi komprehensif secara berkala untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta perbaikan-perbaikan, seperti pendidikan dan pelatihan rutin bagi guru-guru dan kepala sekolah.

“Sertifikasi itu untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan guru, bukan untuk pribadi semata, seperti membeli laptop, pendidikan dan pelatihan-pelatihan saja, tetapi memperkuat kemampuan dirinya,” kata Surman.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, selain secktor kesehatan, infrastruktur dan pariwisata, pada dasarnya harapan masyarakat dalam pemekaran daerah ini menginginkan sektor pendidikan menjadi perhatian yang serius.

“Kita jangan leha-laha kalau tidak mau terpinggirkan, Sebagai daerah baru, kita harus memakai manajemen radikal. Intinya, kita fokus membangun kebersamaan dan kesepahaman dengan para guru. Kita dengar persoalan mereka di lapangan, dan mendorong mereka memahami tugas dan fungsi mereka di lapangan,” kata Jeje.

Untuk itu, dirinya bersama Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, tetap fokus mendahulukan sektor-sektor yang dianggap lebih penting. Dalam hal ini, ada tiga sektor kewajiban pemerintah daerah, yakni sarana prasarana, pembiayaan, dan tenaga pendidik non kependidikan.

“Untuk kesejahteraan mereka, kita sudah menganggarkan 22 miliar rupiah bagi guru honorer, dan mereka minta BPJS, kita kasih kelas 3, yakni sekitar 600 jutaan pertahunnya. Ini adalah motivasi kepada mereka supaya lebih rajin dan giat lagi dalam bekerja,” jelas Jeje. (Madlani/R3/HR-Online)