Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT. KAI yang akan mengaktifkan kembali jalur kereta api (KA) Banjar-Pangandaran, terus menjadi perbincangan. Tak terkecuali kalangan stakeholder Kota Banjar.
Seperti halnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar, yang berharap reaktivasi jalur kereta api tersebut dapat memberi dukungan berbagai bidang kehidupan terhadap daerahnya.
“Reaktivasi kereta api Banjar-Pangandaran itu nantinya jangan sampai membunuh kehidupan Kota Banjar. Mestipun dapat memberikan kesan positif juga bagi Kota Banjar,” kata Kepala Bappeda Kota Banjar, H. Agus Nugraha, saat ditemui Koran HR, di ruang kerjanya, Senin (14/01/2019) lalu.
Menurutnya, untuk memulai proses reaktivasi, PT. KAI seyogyanya bukan hanya menginventaris aset miliknya yang berada di jalur rel saja, tapi juga asset bangunan lainnya, seperti bangunan Gedung Empat yang berada di sebelah Kantor Bappeda Kota Banjar.
Bangunan milik PT. KAI yang sudah lama tak dipakai itu bisa dimanfaatkan dan dijadikan rumah singgah, atau tempat istirahat penumpang sebelum melanjutkan kembali perjalanannya ke Pangandaran.
Lanjut Agus, untuk penataan bangunan tersebut sebetulnya dilakukan oleh pihak Pemkot Banjar atas kerjasama yang diberikan oleh PT. KAI, misalnya dalam bentuk pinjam pakai. Nantinya, di spot rumah singgah atau tempat istirahat itu tersedia kuliner serta produk khas Kota Banjar lainnya.
“Diibaratkan di sana itu dibuatkannya rest area. Selepas turun dari KA dari Jakarta atau Bandung, lalu sambil menunggu jam pemberangkatan KA ke Pangandaran, penumpang diarahkan untuk istirahat pada bangunan yang sudah ditata itu dengan menggunakan bus yang disediakan,” paparnya.
Selain bisa istirahat di rumah singgah atau kawasan rest area itu, penumpang dengan memakai bus yang tersedia, bisa diantarkan ke obyek-obyek wisata yang ada di Kota Banjar, seperti misal ke Situ Leutik Cibeureum, Situ Mustika dan lokasi lainnya.
“Atau bila perlu bus wisata yang disediakan Pemkot Banjar, penumpang bisa langsung diantarkan ke Pangandaran. Ongkosnya bisa disatukan dalam tiket KA Pangandaran yang udah berjalan hampir sebulan itu,” ujarnya.
Agus menilai, dengan menerapkan konsep atau solusi seperti itu maka akan mendukung ekonomi dan wisata di Kota Banjar. Kuncinya satu, ada semacam MoU antara PT. KAI dengan Pemkot Banjar. Sedangkan, soal konsekuensi rencana kebutuhan anggaran, tentunya hal ini dapat dikomunikasikan dengan Walikota Banjar melalui Bappeda.
“Sekali lagi, PT. KAI harus menjalin kerjasama yang baik dengan Pemkot Banjar. Untuk menjalankan konsep itu, semua stakeholder Kota Banjar yang ada juga harus saling menopang,” tandas Agus.
Dalam hal ini, untuk kulinernya oleh Dinas Perdagangan dan UMKM, untuk kebutuhan bus wisatanya oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, dan sebagainya. Termasuk DPRD Kota Banjar harus bergerak memperjuangkan ke provinsi agar daerahnya tak sampai dirugikan oleh reaktivasi tersebut.
“Intinya, atas rencana reaktivasi kereta api Banjar-Pangandaran itu tak ada kesan kalau kami mencurigai Kota Banjar ini dimatikan atau hanya dijadikan lintasan saja. Ingat, KA Pangandaran finish di Stasiun Banjar, tapi kenapa namanya seperti itu, kan ke Pangandarannya juga masih jauh sekitar 60 Kilometer,” pungkas Agus. (Nanks/Koran-HR)
