Badega Pajak Data Ulang Rumah Makan di Ciamis

Badega Pajak
Petugas Badega Pajak saat melakukan pendataan rumah makan di Ciamis. Foto: Eli Suherli/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis bersama empat puluh orang Badega Pajak melakukan pendataan Rumah Makan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pendapatan pajak daerah sepuluh persen dari rumah makan.

Kepala BPKD Ciamis, H. Soekiman, ketika ditemui Koran HR, pekan lalu, mengatakan, saat ini merupakan tahap awal dalam melakukan pendataan terhadap para pengusaha rumah makan.

“Kami mengerahkan 40 orang Badega Pajak untuk melakukan pendataan ulang rumah makan wajib pajak. Hal itu guna mengoptimalkan penarikan pajak, khususnya dari rumah makan. Soalnya, jika dikalkulasikan PAD pajak dari rumah makan cukup besar,” katanya.

Soekiman menegaskan, hadirnya Badega Pajak yang dikukuhkan langsung Bupati Ciamis, dapat meningkatkan pendapatan pajak. Sebab para wajib pajak tidak bisa menghindar untuk membayar pajak karena dipantau terus oleh Badega Pajak.

“Melalui pendataan ulang, wajib pajak rumah makan secara langsung didata dan dibarengi dengan sosialisasi. Diharapkan setiap rumah makan dapat membayar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni 10 persen,” jelasnya.

menurut Soekiman, di wilayah Ciamis banyak sekali potensi wajib pajak dari rumah makan. Bahkan hampir di 27 kecamatan ada rumah makan. Artinya, dengan sosialisasi dan adanya Badega Pajak, pengusaha tinggal menjalankan sesuai aturan.

“Jika tidak mampu mengumpulkan pajak rumah makan 10 persen, sudah ada Badega Pajak yang akan membantu,” katanya.

Pendataan awal ini, kata Soekiman, dilakukan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng dan Ciamis. Dari empat kecamatan tersebut, pihaknya mendata sedikitnya ada 70 rumah makan yang wajib pajak.

“Sebetulnya pengusaha tidak usah keberatan jika ditarik pajak sepuluh persen. Karena pajak tersebut ditanggung konsumen yang datang. Akan tetapi, masih ada saja pengusaha yang membandel tidak membayar pajak. Dengan begitu, jelas kami akan mengambil tindakan, salah satunya menggunakan Badega Pajak untuk memantaunya,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD, Asep Sulaeman, mengatakan, demi meningkatkan PAD Kabupaten Ciamis, jelas pihaknya harus mengambil langkah dan tindakan, salah satunya mendata ulang wajib pajak pemilik rumah makan.

“Potensi pajak dari rumah makan jika dihitung perbulan jelas nilainya sangat banyak. Apalagi di Kbaupaten Ciamis sangat banyak sekali rumah makan,” katanya.

Asep menuturkan, pendataan akan terus dilakukan Badega Pajak secara bertahap. Di Bulan Februari 2019, dilakukan sebanyak empat kali. Dengan begitu semua kecamatan yang ada rumah makan bisa didata, terlebih di jalur nasional.

“Dari bulan Februari hingga April, kami akan terus mendata rumah makan, karena jika dihitung bisa ratusan rumah makan. Itu potensi besar pajak. Apabila belum selesai, maka akan dilakukan hingga akhir tahun,” ungkapnya.

Dengan adanya Badega Pajak, Asep berharap para wajib pajak, khususnya pengusaha rumah makan, bisa membayar pajak sesuai aturan. Sebab jika tidak membayar pajak, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Selama ini, kata Asep, untuk penarikan pajak dari rumah makan belum optimal. Karenanya, pengusaha tidak merasa memiliki kewajiban membayar pajak. Apabila tidak ditanyakan dan ditagih, langsung mereka tidak sadar. Sementara uang hasil sepuluh persen dari konsumen untuk membayar pajak lupa diberikan.

“Sanksi sosial bisa kami berikan kepada para pengusaha rumah makan yang memabandel dalam membayar pajak. Dengan begitu mereka akan malu jika tidak membayar pajak,” katanya.

Asep menambahkan, setelah selesai mendata potensi wajib pajak dari rumah makan, pihaknya akan meneruskan mendata pemilik kos-kosan yang juga akan dikenakan wajib pajak. Dan wajib pajak pemilik rumah kos-kosan yang memiliki kosan lebih dari 10 kamar. (es/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA