Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengurusan tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar terus berbenah diri. Termasuk memaksimalkan program PTSL dan Redis tahun 2019.
Kepala BPN Banjar, H. Rustendi Rahim, melalui Kasubag TU, Asep Supriatna, mengakui, bahwa upaya peningkatan layanan sedang terus dilakukan pihaknya secara berproses. Baik peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, maupun kelengkapan teknologi.
“Upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat memang harus selalu ditingkatkan. Mengingat BPN menjadi sandaran sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah,” ujar Asep, saat ditemui Koran HR di kantornya, Senin (11/02/2019).
Ia juga menjelaskan, untuk menunjang pelayanan, BPN Kota Banjar sudah berjalan membuka pelayanan publik transparant, partisipatif dan inovatif melalui loket pelayanan yang ada di Kantor BPN Banjar, agar tidak muncul persepsi-persepsi salah dari masyarakat akan berbagai pengurusan hak tanahnya.
Banyak hal dalam pengurusan tanah yang dilayani pihak BPN. Seperti halnya pengecekan administrasi pertanahan, balik nama sertifikat, pengukuran, risalah, serta pelayanan pertanahan lainnya.
“Saat di loket pelayanan, warga bisa bertanya kepada petugas loket tentang semua persyaratan yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis pengurusannya. Termasuk biaya yang harus dibayar kepada negara. Untuk menghindari penyelewengan, kami persilahkan kepada warga untuk membayar biayanya via bank, atau kami pun menyediakan mesin debet BRI,” paparnya.
Setelah warga mendaftarkan jenis pengurusan, maka warga tersebut akan diberikan billing untuk keperluan membayar biayanya ke bank, atau melalui mesin debit yang disediakan BPN. Pola pelayanan yang dilakukan BPN Kota Banjar itu sesuai Standar Operasi Pelayanan Pertanahan (SOPP).
Asep juga menyebutkan, di tahun 2019 ini, BPN Kota Banjar mendapatkan kuota sebanyak 13.026 sertifikat tanah yang terbagi 10.000 PTSL, 3.000 Redis dan 26 tanah wakaf. Jumlah kuota sebanyak itu masih bisa bertambah, sebagaimana informasi yang akan diterima pemerintah pusat.
“Namun, mengenai penambahan itu belum diterima jelas berapa penambahannya. Saat ini kami masih menunggu intruksi dari BPN Pusat. Yang jelas, untuk mencapai target kuota yang diberikan, kami bekerjasama dengan desa/kelurahan dalam penyaluran program PTSL dan Redis,” katanya.
Pada intinya, BPN Kota Banjar butuh bantuan tenaga dan pemikiran dalam mensukseskan program tersebut. Untuk sosialisasinya, hingga sekarang ini masih terus berjalan di desa maupun kelurahan yang mendapatkan jatah alokasi PTSL dan Redis,” pungkas Asep. (Nanks/Koran HR)
