Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Pemdes di Banjar mengakui, hingga awal Februari ini pihaknya masih berkutat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPBDes), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019.
Seperti yang dikatakan Kepala Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, Asep Hendra, bahwa sampai saat ini pihak desanya memang masih belum menyerahkan RKPDes dan APBDes, baik ke pemerintah kecamatan maupun ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar.
“Ini RKPDes masih dalam proses penyusunan dan sedang perbaikan. Begitu pun APBDes-nya, juga kami sedang proses penyusunan RPJMDes sebagaimana jabatan saya selaku kades baru,” kata Asep Hendra, saat dikonfirmasi Koran HR, Senin, (04/02/2019).
Sementara itu, Sekretaris Desa Sinartanjung, Dede Saidin, mengaku tidak ada kendala apa pun dalam proses penyusunan RKPDes. Hanya keterlambatan pihaknya saja dalam pengerjaannya.
“Bagi kami tidak begitu ada kendala. Cuma kami saja yang kurang cepat mengerjakan, sebab saking banyaknya hal administrasi di akhir dan awal tahun yang sama-sama harus dituntaskan,” ujarnya.
Meski belum mampu menuntaskan dan menyerahkan RKPDes, namun pihak desanya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk melakukan komunikasi dengan pihak kejaksaan atau TP4D, sebagaimana mengikuti arahan dari Walikota Banjar.
“TP4D itu nantinya akan mendampingi atau mengawal desa dalam pengelolaan ADD dan DD,” jelasnya.
Dede Saidin menyebutkan, bahwa total dana transfer yang akan diterima desanya untuk tahun 2019 ini sebesar Rp 4 miliar, terdiri dari ADD Rp 2,7 miliar, DD Rp 1,2 miliar, BHPD Rp 78,5 juta, dan BHRD Rp 36,6 juta.
Hal serupa diakui Kepala Desa Mulyasari, Wawan Gunawan, melalui Sekdesnya, Ari, bahwa penyusunan RKPDes masih dalam proses perbaikan, atau menyesuaikan atas adanya regulasi pusat yang baru diterbitkan.
“InsyaAllah, sekitar akhir Februari ini RKPDes dan APBDes bisa kami tuntaskan dan tetapkan,” katanya.
Ari juga mengakui, saat ini program pembangunan di desanya belum ada yang berjalan karena memang anggarannya belum turun. Sehingga, pihaknya pun kini masih fokus mengerjakan pekerjaan yang bersifat administrasi, yakni mengenai ketentuan RKPBDes dan APBDes.
“Untuk ke depannya kami akan disibukan dalam perhelatan Pilkades, yang mana saat ini Perdes-nya sedang dalam penyelesaian dan siap ditetapkan melalui Musdes. InsyaAlah Perdes Pilkades akan segera kami sosialisasikan bersama BPD kepada masyarakat,” jelasnya.
Ari juga mengatakan, bahwa tahapan Pilkades serentak 2019, Desa Mulyasari bersama 10 desa lainnya di Kota Banjar, akan dimulai pada bulan Agustus sampai hari pencoblosan di bulan Oktober mendatang.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Kujangsari, Mujahid, melalui Sekdesnya, Aris Munandar, juga mengakui, bahwa RKPDes Kujangsari masih dalam proses penyelesaian untuk segera diserahkan. Menurutnya, keterlambatan penyerahannya disebabkan banyak faktor. Utamanya dikarenakan faktor kerumitan dalam penyusunannya.
“Semestinya memang di Januari hingga Februari ini, RKPDes dan termasuk Perdes-nya sudah harus masuk. Tetapi kalau memang belum selesai dikerjakan, ya mau gimana lagi,” ujarnya.
Aris juga menyadari, bahwa terlambatnya penyerahan RKPDes tentunya akan berimbas terhadap pencairan DD tahap 1. Meski begitu, pihaknya berharap pada bulan April nanti anggaran tersebut sudah bisa dicairkan.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Koran HR, Pemdes di Banjar yang sudah mampu menyelesaikan RKPDes, bahkan telah menetapkannya melalui Musdes, yakni Desa Rejasari, Kecamatan Langensari. Namun, belum dianggap sah, sebab perlu disinkronisasikan sebagaimana tahapan selanjutnya.
“Ya, kami memang sudah Musdes-kan penetapan RKPDes Rejasari, tapi itupun belum sah karena tahap selanjutnya masih harus disinkronisasikan,” terang Kepala Desa Rejasari, Subur Waluyo, saat dikonfirmasi melalui Sekdesnya, Indra Sukandar. (Nanks/Koran HR)
, serta){kind=link}