Tahun Ini, Penyaluran Bansos di Banjar Dikawal Kepolisian

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, saat menggelar rapat koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial bersama Kapolresta Banjar, AKBP. Matrius, beserta jajarannya, dan sejumlah kepala OPD terkait, Camat, kades/lurah, serta para pendamping PKH dan TKSK, di ruang rapat II Setda Kota Banjar, Selasa (29/01/2019). Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) pada Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 di Kota Banjar, mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 5.494 orang kategori tidak mampu. Maka mulai tahun ini pula, pelaksanaan dan penyalurannya akan dikawal kepolisian.

Menyikapi hal itu, Walikota Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, langsung menggelar rapat koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial bersama Kapolresta Banjar, AKBP. Matrius, beserta jajarannya, juga sejumlah kepala OPD terkait, Camat, kades/lurah, dan para pendamping PKH dan TKSK, di ruang rapat II Setda Kota Banjar, Selasa (29/01/2019).

Dalam rakor tersebut sekaligus dilakukan sosialisasi pengamanan dan penegakan hukum pada penyaluran Bansos Kota Banjar tahun 2019. Hal ini dilakukan Pemkot Banjar sebagai tindaklanjut penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Polri dengan Kementerian Sosial RI tentang Penyaluran Dana Bansos, pada 11 Januari 2019 lalu.

Walikota Banjar dalam arahannya, mengatakan, terkait dengan hal itu, di Kota Banjar pun jelas adanya keterlibatan Polresta Banjar dalam bantuan pengamanan dan penegakan hukum penyaluran Bansos.

“Pengawalan dari kepolisian ini diberikan untuk semua jenis bansos yang digelontorkan pemerintah pusat. Bukan hanya PKH, tapi juga seperti BPNT, Rutilahu, bantuan KUBE, dan lainnya. Jadi, kami bersama Polresta nantinya membentuk Satgas,” terangnya.

Ade Uu mengungkapkan, di tahun 2019 ini, Kota Banjar mendapatkan bantuan PKH untuk 5.494 KPM, dan BPNT sebanyak 8.294 KPM. Ia pun menegaskan, cukup banyaknya bansos yang turun bagi warga miskin di Kota Banjar ini, tentu dalam penyalurannya dituntut harus benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Maka dari itu bantuan tersebut harus dikawal kepolisian.

Untuk itu, pengawalan sangat penting dilakukan pihak kepolisian agar tujuan dari program tersebut sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, updeting penerima manfaat bantuan menjadi langkah awal akan suksesnya program.

“Desa dan kelurahan, seyogyanya saling koordinasi dan melakukan updet data KPM. Updete data ini sesuai ketentuan harus dilakukan dalam setahun itu dua kali, yakni di bulan April dan November. Serta dibawa dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah kelurahan,” tandasnya.

Ade Uu berharap, dengan adanya kenaikan anggaran dan pengawalan dari pihak kepolisian dapat menaikan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Banjar, serta dana dipastikan jatuh ke orang yang tepat, tanpa adanya hal-hal yang tak diinginkan.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Banjar, AKBP. Matrius, mengatakan, potensi kerawanan dalam penyaluran bansos yaitu terkait soal data penerima manfaat. Sehingga, pihaknya pun akan menjalankan sesuai dengan fungsinya, yakni pendampingan dan pengawalan.

“Dalam Satgas penyaluran bansos ini nantinya kami akan melakukan pendampingan data, pendampingan sosialisasi, pendampingan pengamanan, pendampingan distribusi, dan tentunya sampai penegakan hukum jika terjadi penyelewengan,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya pun akan lebih mengedepankan pembinaan atau asistensi yang maksimal. Jangan sampai sampai terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

“Jadi, penting diperhatikan keakurasian data. Jangan terjadi salah sasaran kepada titik keluarga yang membutuhkan,” kata Matrius.

Sementara itu, Koordinator PKH Kota Banjar, Rahmat, menyebutkan, sesuai data di awal tahun 2019 ini, jumlah penerima PKH Kota Banjar mencapai 5.494 KPM. Angka itu naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Kenaikan bukan hanya jumlah penerima saja, tapi juga jumlah anggaran bantuannya. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi bagi setiap KPM. Mulai kisaran sekitar 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Adapun pencairannya dibagi dalam empat termin, atau dalam tiga bulan sekali,” jelasnya.

Rahmat manambahkan, pencairannya dibagi dalam empat termin yang artinya cair dalam tiga bulan sekali. Dalam waktu dekat ini akan dicairkan untuk penyaluran tahap I, karena SP2D dari Kemensos baru keluar hanya untuk 144 KPM dulu. Sedangkan untuk sisanya masih menunggu. (Nanks/Koran HR)

KOMENTAR ANDA