Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pemkab Ciamis pada APBD tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,2 miliar untuk pengadaan dua mobil dinas bupati-wakil bupati Ciamis terpilih yang sedianya akan dilantik pada 9 April mendatang. Namun, meski sudah dianggarkan, ternyata bupati Ciamis terpilih Herdiat Sunarya belum mau membeli mobil dinas baru.
“Sudah kami konfirmasi, beliau (Herdiat) belum berkenan membeli mobil dinas baru. Kami dari bagian umum Setda hanya pihak yang menyelenggarakan pengadaannya saja. Urusan anggaran itu digunakan atau tidak, tergantung bupati terpilih nanti,” kata Kabag Umum Setda Kabupaten Ciamis, Rudi, saat ditemui Jum’at (14/03/2019).
Menurut Rudi, apabila anggaran pembelian mobil dinas bupati-wakil bupati tidak terserap, nantinya bisa dikembalikan ke kas Negara melalui perubahan APBD tahun 2019. Anggaran itu, kata dia, bisa dialihkan untuk penganggaran kebutuhan lainnya.
“Kalau merujuk pada aturan perundang-undangan, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hak mendapat fasilitas mobil dinas yang memadai. Tetapi, apabila yang bersangkutan belum berkenan, juga tidak melanggar aturan,” ungkapnya.
Rencananya, lanjut Rudi, anggaran sebesar Rp. 1,2 miliar akan digunakan untuk melakukan pembelian dua unit mobil dinas tipe Pajero atau Fortuner. Karena, menurutnya, tipe mobil seperti itu cocok untuk medan jalan di wilayah Kabupaten Ciamis yang sebagian wilayahnya dataran tinggi atau pegunungan.
Rudi mengatakan pihaknya mengusulkan pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati terpilih sebagai langkah antisipasi. “Sebenarnya ini inisiatif kami atau tidak ada permintaan dari bupati atau wakil bupati terpilih. Ya sebagai antisipasi saja kalau beliau ingin mobil dinas baru, anggarannya sudah ada. Kalau belum berkenan membeli mobil dinas baru, kita kembalikan lagi ke kas daerah,” ujarnya.
Seperti diketahui, pembelian mobil dinas kepala daerah/wakil kepala daerah kini tengah mendapat sorotan publik setelah Pemkab Pandeglang Banten mengganggarkan Rp. 1,9 miliar untuk membeli Toyota Land Cruiser. Mobil itu nantinya akan diperuntukan sebagai mobil dinas bupati. Kebijakan Pemkab Pandegelang pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya, Pandeglang tergolong sebagai daerah miskin. Seharusnya anggaran diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, bukan untuk kepentingan pejabatnya. (Her2/R2/HR-Online)
