Peduli Hak Korban Kekerasan, Kopri Kota Banjar Dukung Pengesahan RUU P-KS

Ketua Kopri Jawa Barat, Putri Tahta. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Puluhan aktivis mahasiswa perempuan yang tergabung dalam Korps PMII Puteri (Kopri) Kota Banjar, menyatakan dukungannya atas pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Dukungan ini sebagai bentuk kepeduliannya terhadap hak-hak korban kekerasan, baik itu perempuan maupun anak.

Seperti dalam diskusi peringatan International Women’s Day di STIKes BP Banjar, Senin (17/03/2019), Kopri Kota Banjar menghadirkan Kopri Jabar, Fatayat, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar, untuk membahas perihal regulasi tersebut. Peserta diskusi yang mayoritas mahasiswa itu tampak begitu antusias mengikuti diskusi. Bahkan, dalam sesi dialog mereka terlihat begitu dinamis.

Ketua Kopri Kota Banjar, Efa Nurafifah, mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan adanya kasus pelecehan seksual maupaun kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar. Karena kondisi ini terus berulang, ia bersama aktivis perempuan lainnya mendorong agar regulasi yang memihak terhadap hak korban bisa terakomodir.

“Banyak kasus yang kita nilai tidak adil. Bahkan, hak-hak korban sama sekali tidak didapatkan. Makanya, dengan adanya regulasi di tingkat daerah maupun secara nasional, seperti RUU P-KS sangat perlu sekali,” ungkap Efa.

Dengan adanya diskusi ini, pihaknya menginginkan semuanya terbuka dan objektif dalam penanganan kasus tersebut. Apalagi sebagian banyak yang memelintir hingga RUU ini seolah-olah justru mengancam hak korban.

Sementara itu, Ketua Kopri Jabar, Putri Tahta, menilai, keberadaan RUU P-KS sangat penting, karena banyak kasus yang tidak terakomodir lantaran terkendala regulasi. Padahal, keadilan harus bisa dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut, khususnya korban.

“Sebagai contoh, dalam salah satu ayat dalam RUU tersebut, kalau tidak salah silakan dibenarkan, disebutkan bahwa setiap perempuan berhak atau bebas memilih pasangannya untuk dinikahi. Ini bagi sebagian kalangan ambigu, karena perempuan bebas memilih pasangannya masing-masing, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Padahal maksudnya adalah memilih suami laki-laki. Adanya ayat ini karena melihat kondisi di Indonesia yang mana masih banyak kasus penjodohan yang tidak dikehendaki,” paparnya.

Putri juga menegaskan, pihaknya setelah melakukan kajian secara mendalam serta melakukan audiensi dengan beberapa pihak di Provinsi Jabar, bahwa RUU ini tidak ada satu ayat ataupun pasal yang bertentangan dengan agama. Justru RUU ini menjadi peluang bagi para korban yang tidak terakomodir dalam kasus kekerasan maupaun pelecehan seksual.

“Pada dasarnya, RUU ini memiliki beberapa poin yang sangat urgent bagi para korban, yakni mengakomodir hak pengamanan, hak perlindungan, serta hak pemulihan. Sementara itu, kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran untuk bersama-sama mendukung RUU ini,” tandas Putri.

Hal serupa dikatakan Ketua Fatayat Kota Banjar, Avivati Zahriyah. Ia mengungkapkan, berdasarkan sebuah data tahun 2016 dari Komnas Perempuan, tercatat ada sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016.

Sementara, yang ditangani di Pengadilan Agama sebanyak 245.548 kasus, yang bersumber data pada 359 Badan Pengadilan Agama (Badilag), dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dari banyaknya kasus ini, tentu saja dampak negatifnya terhadap korban sangat luar biasa sekali. Paling miris, korban kekerasan ini didominasi dari kalangan miskin, tidak berpendidikan, serta kekurangan mental. Jadi, adanya RUU P-KS ini sangat relevan bila harus disahkan guna menjamin mereka para korban,” tuturnya.

Tak hanya itu, kata perempuan yang akrab disapa Vivi, sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa melawan kemungkaran adalah hal yang wajib. Seperti dalam ungkapan, jika tidak bisa dengan tangan, bisa dilawan dengan lisan, jika tidak bisa dengan lisan maka dengan hati.

“Makna melawan kemungkaran dengan tangan adalah bisa kita maknai melawan dengan kekuasaan, yakni melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika RUU ini disahkan, berarti sama saja kemungkaran ini kita berantas, lantaran poin-poin di dalamnya sangat mendukung sekali hak-hak korban,” tegasnya. (Muhafid/Koran HR)

KOMENTAR ANDA