Pemkot Banjar Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2019-2023

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2019-2023, di Aula Desa Langensari, Kec.Langensari, Kota Banjar, Rabu (13/03/2019). Foto : Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2019-2023, di Aula Desa Langensari, Kec. Langensari, Rabu (13/03/2019).

Kepala Bapeda Kota Banjar, H. Agus Nugraha saat membuka acara mengatakan, forum konsultasi publik ini dilakukan sesuai ketentuan yang ada, yang penting pula adanya masukan warga dalam menyusun RPJMD.

“Tuntutan percepatan pembangunan khususnya di Kota Banjar menjadi hal yang harus terus dilakukan demi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Maka, tandasnya, masukan warga dan segenap pemangku kepentingan sangatlah penting, dalam memaksimalkan untuk penyempurnaan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Banjar 2019-2023.

Camat Langensari, Asno Sutarno, memberikan masukan soal isu-isu strategis, yang masih harus diperhatikan upaya peningkatannya dalam perjalanan pembangunan Kota Banjar.

“Isu-isu strategis tentang penanganan kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup harus diangkat dan mendapat perhatian lebih,” ucapnya.

Sehingga, lanjuntnya, diakhir pelaksanaan RPJMD, ada sinkronisasi yang jelas dan pada akhirnya Angka Harapan Hidup (ARH) tercapai sesuai harapan.

Sementara salah satu perwakilan warga, Her-Her Rohilin, dalam Forum Konsultasi Publik itu menyoroti upaya dan realisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, target PAD di setiap OPD, bukan sekedar penyimpanan manajemen kolbu atau angan-angan belaka tanpa parameter yang terukur.

“Tentukan PAD di setiap OPD mesti ada rumusannya dan hasilnya pun harus jelas. Jangan malah jadi peluang korupsi. Ada sejumlah OPD dengan anggaran besar untuk mengelola asetnya, tapi realisasi PAD tidak signifikan. Disini kurang terdapat keseimbangan,” jelasnya.

Lalu soal iklim investasi yang menurutnya masih harus didongkrak. Terkait perijinannya jangan ada kesan menyulitkan dan hindari bentuk rongrongan, maka keharusan dorongan Pemkot Banjar dengan keluarkan putusan yang bijak. (Nanks/R5/HR-Online)

KOMENTAR ANDA