Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pemkab Pangandaran tampaknya kebingungan untuk membantu kasus seorang TKI bernama Umay Sumarni Suherman, warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang sudah 17 tahun bekerja di Mekkah Arab Saudi yang kesulitan pulang ke tanah air karena diduga dihalangi majikannya.
Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Tranmigrasi di Dinas Tenaga Kerja Industri dan Tranmigrasi Kabupaten Pangandaran, Ade Supriatna, mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk menangani permasalahan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun begitu, tambah dia, pihaknya mau tidak mau harus membantu karena bagaimana pun TKI tersebut merupakan warga Kabupaten Pangandaran.
“Memang kami kebingungan harus berbuat apa untuk membantu kasus seorang TKI tersebut. Sementara kami tidak memiliki anggaran untuk penanganan TKI. Namun, kami akan melakukan pembantuan dengan cara melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya, Jum’at (05/04/2019).
Ade mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat dan pihak keluarga TKI untuk mengetahui kronologis permasalahannya. Termasuk untuk mengetahui awal mula Umay berangkat ke luar negeri dengan mengunakan jasa perusahaan mana.
“Kita akan telusuri dulu untuk tahu permasalahannya secara utuh. Setelah itu baru melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusinya seperti apa. Karena untuk penanganan kasus seorang TKI banyak lembaga Negara yang terlibat, seperti BNP2TKI, Kemenlu, dan KBRI. Nanti kita bantu untuk melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, ayah Umay Sumarni, Pi’i Suherman, saat ditemui di rumahnya, mengatakan, Umay sudah sekitar 17 tahun berangkat ke Arab Saudi bekerja sebagai buruh rumah tangga. “Umay meninggalkan satu orang anak. Kini anaknya sudah besar sekitar berumur 30 tahun. 17 tahun bukan waktu yang singkat. Kami dari keluarga sangat berharap Umay bisa segera pulang. Kami sudah kangen,” kata Pi’i sembari menangis tidak kuat menahan kerinduan kepada anaknya.
Pi’i berharap pemerintah bisa membantu memulangkan Umay ke tanah air. Pihak keluarga pun, lanjut dia, sudah berusaha untuk bisa memulangkan Umay. Namun usaha itu belum membuahkan hasil. “Kami sangat berharap pemerintah membantu memuluangkan anak kami yang katanya sulit pulang ke tanah air karena dihalangi majikannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Anak Umay Sumarni, Dea Rahman, dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi HR Online melalui surat elektronik, Minggu (31/03/2019) lalu, mengatakan ibunya sudah ingin pulang ke tanah air, namun selalu dihalangi oleh majikannya.
“Setelah selesai kontrak 2 tahun, ibu saya kepada majikannya sering minta secara baik-baik agar dapat dipulangkan ke Indonesia. Tetapi majikannya selalu menunda. Terakhir majikannya beralasan bahwa belum ada pembantu pengganti,” katanya.
Namun, Dea menduga tidak diizinkan orangtuanya pulang selama bertahun-tahun karena majikannya tidak sanggup membayar sisa gaji sebesar Rp. 1 miliar lebih.”Kami sudah menghitung gaji ibu saya selama 17 tahun. Gaji ibu saya sebulan 1600 real. Kalau dihitung 1.600 real x 12 bulan x 17 tahun dengan kurs Rp 3.500 kurang lebih sekitar Rp. 1 miliar lebih. Namun hitungan itu menggunakan besaran gaji pada tahun 2003. Karena gaji ibu saya sekarang sudah 2000 real sebulan,” terangnya.
Dea menerangkan, dugaan belum dibayarnya gaji secara penuh setelah dirinya pernah melakukan komunikasi dengan ibunya beberapa waktu lau. Waktu itu, kata dia, ibunya mengirim uang sekitar Rp. 130 juta. Kemudian ibunya bilang bahwa sisa gajinya masih dipegang oleh majikannya.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk membantu memulangkan ibu saya ke tanah air. Selain itu, mohon dibantu juga agar hak ibu saya dapat dipenuhi oleh majikannya. Kami dari keluarga memang tidak melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran, tapi langsung ke BNP2TKI, Kemenlu, dan KBRI Jeddah. Kami tidak melaporkan ke Pemkab Pangandaran karena kebetulan kami tinggal di Bekasi. Jadi langsung datang ke Jakarta,” ungkapnya.
Dea menegaskan sudah berbagi upaya dilakukan oleh keluarga, termasuk melaporkan ke BNP2TKI Deputi Bidang Perlindungan, Kemenlu dan KBRI Jedah. Namun sejak dilaporkan belum ada perkembangannya.
“Dengan adanya kasus seorang TKI seperti yang menimpa ibu saya, kami dari keluarga meminta pemerintah melalui KJRI Jeddah dan Indonesian Consulate untuk menindaklanjuti ke pihak-pihak yang berwenang di Arab Saudi dengan menempuh jalur diplomatik. Kami memohon agar pemerintah mengupayakan kepulangan ibu kami ke tanah air,” tegasnya.
Selain itu, kata Dea, dirinya pun sudah meminta bantuan kepada Garda BMI, organisasi yang menangani kasus seorang TKI, yang ada di Arab Saudi. Namun, hasilnya sama belum ada kejelasan hingga saat ini. (Ceng2/R2/HR-Online)
