KPU Kota Banjar Terkendala Anggaran Sosialisasi

Komisioner KPU Kota Banjar, Geri Garyadinata Mauludin. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar terus melakukan berbagai persiapan untuk mensukseskan pemilu yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Bahkan, KPU Kota Banjar tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi bersama Relawan Demokrasi.

Seperti yang dikatakan salah satu Komisioner KPU Kota Banjar, Geri Garyadinata Mauludin, bahwa angka partisipasi pemilih pada Pilkada tahun lalu di Kota Banjar mencapai 79,6 persen, dan menduduki peringkat ke-3 di Jawa Barat. Dari data itu, pihaknya optimis bahwa penyelenggaraan pemilu bisa berjalan lancar seiring angka partisipasi pemilih yang membanggakan.

“Pada pemilu kali ini KPU RI menargetkan partisipasi pemilih sebanyak 77 persen. Sedangkan kita menargetkan minimalnya sama dengan Pilkada tahun kemarin, syukur bisa meningkat. Kita optimis meningkat karena adanya peran para Caleg yang mana terus melakukan sosialisasi ke konsituennya. Mau tidak mau ini harus diakui sangat membantu sekali dalam proses peningkatan angka partisipasi pemilih di Banjar,” kata Gery di sela-sela kegiatan simulasi pemungutan suara di Lingkungan Margasari, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Minggu (31/03/2019) lalu.

Gery menambahkan, di antara tantangan pada pemilu mendatang, salah satunya adalah bagaimana meminimalisir angka surat suara tidak sah, atau kesalahan teknis saat pencoblosan. Karena kesalahan pencoblosan, kata Gery, membuat surat suara dinyatakan tidak sah.

“Memang partisipasi pemilih luar biasa, tapi kalau angka surat suara tidak sah banyak kan itu jadi persoalan juga. Maka dari itu kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama Relawan Demokrasi. Kunci yang kita sampaikan agar mengurangi kesalahan, adalah mencoblos satu saja di setiap surat suara. Hal ini agar tidak menimbulkan surat suara tidak sah,” paparnya.

Lebih jauh, Gery menyebut ada beberapa tantangan dalam proses pemilihan nanti bagi pihaknya, terutama KPPS yang menjadi garda terdepan dalam pemungutan suara. Pasalnya, ada aturan baru untuk meminimalisir sengketa hasil pemungutan, salah satunya dengan pemberian surat hasil pemungutan kepada saksi-saksi.

“Jika kita hitung berapa saksi yang hadir, misal dari DPD mencapai puluhan, DPRD banyak serta lainnya, itu harus kita tulis dan salin hasil perhitungan akhir di TPS sesuai jumlah saksi yang ada. Tentu saja ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi tantangannya di pemilu kali ini adalah salah satunya adalah di masalah administrasi. Mudah-mudahan saja nanti lancar,” ucapnya.

Tak hanya soal administrasi di lapangan nanti, Gery juga menyebut saat ini KPU terkendala masalah anggaran sosialisasi yang mana sangat terbatas dari KPU RI. Sehingga, gerak KPU untuk sosialisasi hanya mengandalkan Relasi dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk memberikan edukasi pemilu kepada masyarakat.

“Sosialisasi terus dilakukan. Selain masalah anggaran, kendala soal waktu bagi komisioner juga sangat kita rasakan. Pasalnya, berbagai elemen masyarakat meminta komisioner untuk datang langsung sosialisasi, sedangkan kita jumlahnya terbatas. Makanya kita bagi-bagi waktu saja dan terus koordinasi dengan relasi. Karena anggaran terbatas, kita juga sekarang geraknya terbatas, tidak seperti sebelumnya yang bisa menggandeng berbagai elemen masyarakat di Kota Banjar,” pungkasnya. (Muhafid/Koran HR)