Elemen Masyarakat Pangandaran Sepakat Tunggu Hasil Pemilu 2019 dari KPU

Hasil Pemilu 2019
Deklarasi damai di Pangandaran menyepakati untuk menunggu hasil Pemilu 2019 dari KPU, di Aula Setda Pangandaran, Rabu (8/5/2019).

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran beserta forum Muspida Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis, Kejaksaan Negeri Ciamis menggelar acara deklarasi damai Pasca Pemungutan Suara Pemilu 2019. Deklarasi tersebut dilaksanakan melalui silaturahmi Komponen masyarakat Kabupaten Pangandaran, bertempat di Aula Setda Pangandaran, Rabu (8/5/2019).

Komponen masyarakat yang hadir pada deklarasi damai tersebut, ada Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati H. Adang Hadari, Dandim 0613 Ciamis Letkol Arm Tri Arto Subagyo, Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso, Kepala SKPD, Ormas, LSM, dan para Tokoh Agama serta Masyarakat Pangandaran. Mereka kemudian sepakat untuk sabar menunggu dan menerima keputusan KPU guna menciptakan situasi yang aman, sejuk dan damai.

Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan terima kasih atas silaturahmi dengan stakeholder Pemilu 2019, seperti Kapolres, Dandim, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Partai Politik, Bawaslu, KPU, serta pihak terkait lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Pileg, Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPD provinsi, dan DPRD kabupaten, hingga Pemilu 2019 di Panganaran berjalan dengan baik, walaupun, diakui Bupati Jeje masih ada kekurangannya.

“Angka partisipasi pemilih kita sangat tinggi, di atas 82 persen dari jumlah pemilih dan ini meningkat dari Pemilu sebelumnya yang hanya mencapai 79,4 persen,” jelas Bupati Jeje, saat diwawancara HR Online, Rabu (8/5/2019).

Lebih lanjut Jeje Wiradinata menambahkan, penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menggabungkan antara Pilpres dan Pileg dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, tidak ada yang sampai meninggal dunia.

Begitu juga dengan rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPK sampai tingkat Kabupaten semua saksi menandatangani. “Ini merupakan satu hal yang baik, kebersamaan ini, tentu masih ada kekurangan, kita tunggu pengumuman akhirnya pada tanggal 22 Mei 2019 nanti,” katanya.

“Presiden adalah wakil masyarakat seyogyanya bisa menyerap pembangunan di Pangandaran, apabila ada hal yang tidak kena, kita sampaikan ke alurnya sesuai prosedur hukum supaya bisa berjalan dengan baik, tanggal 5 agustus ada pelantikan DPRD Pangandaran, perjuangan yang sangat panjang,” kata Jeje lagi.

Masih dikatakan Jeje, Pemilu sudah selesai dilaksanakan, namun masih ada yang harus dihadapi, yakni pembangunan Pangandaran agar lebih hebat lagi.

“Kemarin ada yang saling bersinggungan, sekarang kita bersatu kembali dengan hidup rukun dan mudah-mudahan Pemilu kemarin mendapatkan barokah. Akan lahir pemimpin yang baik sehingga pangandaran akan lebih baik lagi,” pungkas Bupati Jeje.

Hal senada disampaikan Dandim 0613 Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagyo dalam sambutannya menyampaikan, tidak ada pandangan yang negatif dalam pelaksanaan Pemilu berkat kerjasama seluruh elemen. Deklarasi damai tersebut menurutnya, sangat penting dan tidak hanya sekedar seremonial.

“Pangandaran memiliki tempat pariwisata yang indah dan harus kita jaga, jangan sampai ada berbau huru-hara masuk ke Pangandaran. Situasi alhamdulillah aman dan terkendali, terima kasih. Damai keinginan kita semua dan yang kita dambakan, intinya damai itu indah,” kata Letkol Arm Tri Arto Subagyo.

Sementara Kapolres Ciamis AKBP Bismo teguh Prakoso dalam sambutannya mengatakan, setelah dilaksanakan Pemilu yang sebelumnya, Pemilu 2019, dinilai AKBP Bismo sangat rumit dan pertama di dunia dimana Pemilu dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

“Di Ciamis ada satu yang meninggal, sementara satu anggota Polri dan TNI ada yang mengalami kecelakaan hingga patah tulang,” katanya.

Menurut AKBP Bismo, Pemilu sudah dilaksanakan dengan transparan, jujur dan adil serta demokratis. Karena itu, kata Bismo, kelancaran pelaksanaan Pemilu ini patut diapresiasi. “Kini sedang dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi,” kata AKBP Bismo teguh Prakoso.

Lebih lanjut AKBP Bismo Teguh Prakoso menambahkan, tidak perlu ada upaya berbondong ke KPU pusat di Jakarta. “Kita gunakan jalur sesuai peraturan perundang-undangan, mari tunggu hasilnya dari KPU Pusat, agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman dan lancar, kita sudah memasuki bulan Ramadan bahkan Bupati sudah mengeluarkan surat edaran,” katanya.

Terkait pengamanan di bulan Ramadan, AKBP Bismo mengimbau kepada elemen masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran Perda.

Pihaknya akan melakukan tindakan tegas penyakit masyarakat seperti judi, miras, dan warung remang-remang. “Jangan sampai puasa kita terganggu, media sosial jangan termakan isu hoaks, baik yang fitnah atau negatif agar bisa memilah-milah untuk menjaga tali persaudaraan,” jelasnya.

“Saya berharap kesimpangsiuran dalam medsos tersebut bisa disikapi dengan bijak dan pada saat Liburan lebaran kita harus mengantisipasi pengamanan, dan saya perintahkan kepada seluruh Kapolsek untuk melakukan operasi petasan selama bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri 1440 Hijriyah ini,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online)