Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Akibat musim kemarau, kekeringan mulai melanda sejumlah daerah di Kabupaten Ciamis pada bulan Juni 2019 ini. Setidaknya ada 12 kecamatan di Ciamis rawan kekeringan.
Selain itu, akibat musim kemarau tersebut, masyarakat Ciamis pun mulai merasakan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus.
BPBD Kabupaten Ciamis menyebut ada 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih.
“Berdasarkan edaran BMKG pada bulan Maret 2019 yang diterima BPBD Ciamis, prakiraan puncak musim kemarau di Ciamis terjadi pada akhir Juli sampai Agustus mendatang,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Ciamis, Ani Supiani, Kamis (27/6/2019).
Dia menyebut, 12 Kecamatan di Ciamis yang diperkirakan rawan kekurangan air bersih adalah Kecamatan Ciamis, Pamarican, Baregbeg, Cijeungjing, Banjaranyar, Cisaga, Cikoneng, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Rajadesa dan Purwadadi.
“Namun, sampai saat ini BPBD belum menerima laporan adanya pengajuan bantuan air bersih,” ucapnya.
Menurutnya, warga yang kekurangan air bersih diperkirakan berada di 69 titik di 27 Desa dan 3 Kelurahan. Umumnya daerah yang kekeringan dan yang mengalami kekurangan air bersih di Ciamis ini merupakan daerah dataran tinggi.
Untuk mengantisipasi kekeringan, Ani mengaku sudah menyiapkan 3 tangki terdiri dari 2 dari PDAM dan 1 tangki milik BPBD untuk menyalurkan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Namun sejauh ini belum ada laporan dari Desa.
“Sekarang kami menunggu laporan dari Desa-desa, setelah mendapat laporan lalu kami melakukan peninjauan ke lokasi. Bila memang betul membutuhkan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan air bersih,” tandasnya.
Selama ini lanjut Ani, untuk pengadaan air bersih selama musim kemarau, pihak BPBD akan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah yakni PDAM dan bantuan swasta. Tahun lalu BPBD Ciamis menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 233 tangki ukuran 4 ribu liter per tangki.
“Bagi masyarakat yang memang sudah mengalami kesulitan air, bisa langsung memberikan laporan ke desa lalu diteruskan ke BPBD untuk kemudian akan ditindaklanjuti pengiriman air bersih,” pungkas Ani.(Jujang/R7/HR-Online)
