Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Deni Hamdani mendukung langkah tegas yang dilakukan kepolisian dalam menindak oknum wartawan pemeras di Ciamis. Oknum wartawan tersebut terlibat kasus pemerasaan pada pengusaha bolu di Imbanagara, Ciamis.
“Kami mengapresiasi tindakan kepolisian yang telah menindak tegas oknum wartawan pemeras di Ciamis. Hal tersebut merupaka upaya penyelamatan terhadap pencemaran nama baik dan citra wartawan profesional di kalangan masyarakat, dan unsur pemerintahan di daerah,” kata Deni di Kantor PWI Ciamis, Senin (3/6/2019).
Deni mengaku pihaknya sering mendapatkan laporan serupa, dalam beberapa kasus dirinya selalu merekomendasikan agar korban segera berkoordinasi dengan kepolisian.
“PWI bukan polisinya wartawan, sehingga dalam hal penertiban wartawan yang melakukan tindak pidana di luar tugas kewartawanan. Karena itu harus penindakan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian,” tegasnya.
Deni juga menyebutkan PWI membutuhkan peran Kepolisian sesuai Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan juga kode etik wartawan Indonesia.
“Kami membutuhkan peran kepolisian. PWI hanya bisa menegur menindak dan memberi bantuan advokasi kepada wartawan yang tercatat dalam keanggotaan PWI dan itu pun dibatasi dalam perkara kejurnalistikan atau ketika ada sengketa berita,” tuturnya .
Deni menambahkan wartawan Indonesia wajib mengikuti organisasi profesi yang diakui oleh Dewan Pers dan Undang-undang. Organisasi profesi wartawan yang diakui Dewan Pers dan Undang-undang adalah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan IJTI (Ikatan jurnalis Televisi Indonesia).
Sementara organisasi perusahaan media yang diakui yaitu Serikat Perusahaan Pers Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Media Syber Indonesia (SMSI).
“Sehingga jika ada di luar organisasi tersebut, maka perlu dipertanyakan lagi,” katanya.
Deni juga menyebut pada Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, 9 Februari 2019 lalu, Presiden Joko Widodo meminta wartawan meningkatkan kualitas kompetensinya, melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Sehingga mulai 2019 wartawan yang layak diterima dan dilayani adalah wartawan yang sudah memiliki sertifikasi profesi wartawan Indonesia melalui sertifikasi UKW. Selain itu, medianya juga adalah media yang telah diverifikasi Dewan Pers.
“Karena itu kami support penuh kinerja kepolisian. Semoga informasi singkat yang kami sampaikan juga dijadikan pegangan dalam melakukan penertiban,” pungkasnya.
Baca Juga: Diduga Peras Pengusaha, 3 Oknum Wartawan di Caimis Terpaksa Lebaran di Penjara
Sementara pada pemberitaan sebelumnya, oknum wartawan pemeras di Ciamis diringkus Polisi setelah berusaha mengancam pengusaha bolu di Dusun Selaawi, Desa Imbanagara, Kecamatan/Kabupaten Ciamis. (Fahmi/R7/HR-Online)
