Rencana Renovasi Masjid Agung Banjar Belum Temui Titik Terang

Masjid Agung Banjar
Ketua DKM Masjid Agung Banjar, Dr. H. Supriana. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Keberadaan Masjid Agung Banjar menjadi salah satu tempat ibadah masyarakat dan simbol pusat perkotaan di daerah yang memiliki 4 kecamatan ini. Sejak direnovasi sekitar tahun 1990-an, rencana renovasi kembali masjid ini belum juga menemukan titik terang.

Ketua DKM Masjid Agung Banjar, Dr. H. Supriana, mengatakan, terakhir masjid agung Banjar direnovasi dengan konsep yang begitu megah di zamannya. Meski sampai saat ini masih kokoh dan layak dipakai ibadah, namun menjadi kendala bagi sebagian jamaah lanjut usia (lansia) ataupun disabilitas.

“Memang untuk zaman itu masjid Kota Banjar ini sudah sangat bagus. Tapi seiring perkembangan zaman, ada beberapa kendala yang memang perlu kita perhatikan bersama, terutama masjid ini bisa digunakan oleh semua orang, termasuk disabilitas maupun lansia,” terangnya, kepada Koran HR, Senin (24/06/2019).

H. Supriana menambahkan, wacana renovasi masjid yang berada di bawah naungan Yayasan Baiturrohman ini sudah digaungkan sejak lama, terutama sejak dirinya menjabat Ketua DKM 4 tahun hingga saat ini. Tetapi, ada persoalan-persoalan yang belum terpecahkan, terutama sumber anggaran untuk pembangunan.

“Kalau gambar memang sudah ada. Kita inginnya diubah jadi satu lantai biar semua orang bisa beribadah di sini. Terus lahan parkir dan WC-nya di bawah masjid, Alun-alun didesain seperti taman dan sebagainya. Tapi itu masih sebatas gambaran ya, karena kalau lihat anggaran tentu saja masih bisa berubah konsepnya. Pada intinya, itu keinginan gambaran kami,” paparnya.

Berdasarkan perhitungan sementara, lanjut pria yang akrab dipanggi H. Yana ini, bahwa untuk renovasi masjid ini bisa memakan anggaran sekitar Rp 40 miliar, bahkan bisa lebih.

Lantaran banyaknya anggaran untuk pembangunan masjid ini, maka ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, pelimpahan aset Yayasan Baiturrohman ke pemerintah Kota Banjar. Ketika sudah menjadi milik pemerintah, maka nantinya anggaran pembangunan murni dari pemerintah yang diambil dari berbagai sumber.

“Yang kedua adalah murni dari masyarakat sendiri. Memang dengan langkah ini perlu waktu lama, seperti mengumpulkan dari iuran ASN selama beberapa tahun, dana CSR perusahaan yang ada di Kota Banjar, dari zakat atau dari sumber lainnya. Dari dua alternatif ini belum ada keputusan,” pungkasnya. (Muhafid/Koran HR)