Gerai Terpadu Hadir di Pangandaran, Pelayanan Status Hukum Kapal Perikanan Lebih Mudah

Kapal Perikanan
Gerai Terpadu Pelayanan Status hukum Kapal Perikanan dan Kepelautan bagi nelayan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Para nelayan di Kabupaten Pangandaran diimbau untuk melengkapi berbagai dokumen kapal perikanan atau yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi para nelayan selama melaut.

Kepala Seksi Tata Kelola Kapal Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Haryo Topo Yuwono, mengatakan, imbauan untuk melengkapi dokumen tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Ditjen Perikanan Tangkap KKP dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Hasil dari kerjasama dua lembaga ini, kata Haryo, lahirlah Gerai Terpadu Pelayanan Status hukum Kapal Perikanan dan Kepelautan bagi nelayan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Kita membantu memfasilitasi nelayan-nelayan yang belum memiliki kelengkapan dokumen surat-surat Pas Kecil, seperti surat bukti pencatatan kapal sebagai prasyarat kapal tersebut sah kepemilikannya. Selain itu, ini juga tuntutan pasar ekspor yang meminta identifikasi data identitas penangkap ikan, sehingga jelas kualitas ikan tersebut,” kata Haryo saat di Kantor unit Pelabuhan Perikanan Cikidang, Selasa (16/7/2019).

Umumnya, kata Haryo, kapal yang ada di Pangandaran di bawah 7 GT. Sedangkan khusus untuk kapal yang berada di bawah 10 GT untuk mengurus surat-surat hanya diminta melengkapi bukti pencatatan kapan perikanan.

“Untuk syarat ini sangat mudah, bahkan sehari sudah bisa terbit. Ketika semua terdata, tentu saja akan memberikan kemudahan juga bagi nelayan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelabuhan Perikanan Cikidang Ditjen Perikanan Tangkap, Rukmana, melalui Syahbandar Perikanan Putat Yanu Sungkono, mengatakan, Gerai Terpadu ini merupakan layanan yang kedua kalinya di Pangandaran. Kehadiran ini bertujuan membantu nelayan agar dalam proses administrasi menjadi lebih mudah.

“Kita melakukan jemput bola ke para Nelayan. Dari dulu sudah ada namanya Pas Biru, tapi sekarang diganti Pas kecil, yakni surat untuk melegalkan atau sebagai pengakuan kapal milik warga negara Indonesia. Manfaat dari ini nelayan tidak bisa langsung ditangkap apabila berada di luar wilayah Indonesia, karena status hukum kapal pas kecil dilindungi hukum internasional,” jelas Putat.

Untuk mendapatkan Pas Kecil tersebut, sambung Putat, nelayan diminta membawa sejumlah syarat, seperti KTP, surat keterangan galangan kapal/surat tukang, surat keterangan kepemilikan yang diketahui pihak desa. Dengan adanya ini, nelayan bisa diasuransikan melalui BPJS, juga termonitor kelaikan kapalnya.

“Data kapal di Pangandaran berkisar 1.900 unit. Sedangkan dari segi jenisnya, 95 persen perahunya berkapasitas di bawah 5 GT. Jadi, hanya cukup dengan melengkapi dokumen pas kecil. Target pada pelayanan gerai ini sebanyak 400 kapal untuk 3 hari, mulai Senin sampai Rabu,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan Perikanan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran, Rida Nirwana, melalui Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil Bidang Perikanan Tangkap, Yana, mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang dimotori KKP dalam mempermudah nelayan untuk memproses kelengkapan dokumen untuk melaut.

“Sekarang melakukan pengukuran kapal untuk melengkapi syarat Pas Kecil bisa di Pangandaran. Tentunya ini sangat membantu sekali, apalagi untuk meningkatkan derajat nelayan itu sendiri karena kapal yang sudah dilengkapi bisa juga sebagi jaminan agunan pinjaman ke depannya dan nelayan bisa mendapatkan asuransi,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR)

Loading...