HET LPG Subsidi Lebih dari Rp 16 Ribu, FMMC Tuntut SK Bupati Ciamis Diterapkan

HET LPG Subsidi
Forum Masyarakat dan Mahasiswa Ciamis saat audiensi di DPRD Kabupaten Ciamis, Selasa (16/7/2019). Foto: Fahmi/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com), – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa Ciamis (FMMC) menuntut pemerintah daerah lebih serius dalam menerapkan SK Bupati tahun 2014 terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg atau HET LPG subsidi.

SK Bupati tahun 2014 tersebut menetapkan harga Rp. 16.000 untuk satu tabung gas, namun pada kenyataannya ada lonjakan harga gas LPG 3 Kg ketika sampai ke konsumen, yakni mulai harga RP. 18.000 sampai Rp. 28.000 untuk satu tabung gas LPG 3 Kg. Tuntutan tersebut disampaikan FMMC pada audiensi ke DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (16/7/2019).

Ujang Haeruman, korlap aksi mengungkapkan Gas LPG 3 Kg adalah bahan bakar alternatif yang ditawarkan pemerintah dan diperhitungkan efektifitas serta efinsiensinya untuk menggantikan minyak tanah, setelah minyak tanah dirasa kurang efektif dan efisien.

“Tapi pada kenyataannya hari ini pendistribusian gas menjadi permainan oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi, harga gas LPG 3 kg yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SK bupati tahun 2014 tidak diindahkan oleh penyalur dan SK Bupati terkesan tidak dipatuhi, pemerintah juga diam dengan fenomena kenaikan harga gas LPG 3 Kg yang terus terjadi di tengah masyarakat,” terang Ujang.

Audiensi yang dilakukan FMMC tersebut merupakan kelanjutan aksi pada 29 mei 2019 lalu terkait HET LPG subsidi. Sebelumnya Bupati Ciamis sempat mengeluarkan surat edaran agar agen dan pangkalan menjual gas LPG bersubsidi sesuai dengan SK Bupati tahun 2014.

“Hingga saat ini harga eceran di tengah-tengah masyarakat masih melambung dan terbilang tinggi seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 16.000 sampai di konsumen, namun tetap masih ada yang menjual dengan harga Rp. 18.000 bahkan lebih, maka kami datang ke sini untuk meminta kejelasan mengenai hal tersebut,” katanya .

Mereka juga menyampaikan tuntutan terkait lonjakan harga gas LPG 3 Kg ini, yakni mendorong DPRD untuk segera membentuk Pansus Migas, mendorong pemerintah agar membuat BUMD untuk mendistribusikan gas LPG 3 Kg dan memberdayakan BUMDes sehingga masyarakat bisa lebih leluasa dalam mengontrol harga.

Terakhir FMMC mendesak kepolisian segera membentuk Satgas untuk menindak pangkalan ataupun agen yang menjual gas tidak sesuai dengan SK Bupati tahun 2014.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD kabupaten Ciamis, Nanang Permana mengatakan, dalam menyikapi lonjakan harga gas LPG 3 Kg  yang terjadi di Kabupaten Ciamis serta adanya indikasi permainan harga oleh mafia, menurutnya hal itu sudah merupakan isu nasional.

“Saya mengamati di media sosial permasalahan mafia gas LPG 3 Kg tidak hanya terjadi di Ciamis saja, tapi sudah menjadi perkara nasional yang belum terdeteksi mafianya ada di mana,” katanya.

Nanang menjelaskan Presiden Jokowi sudah berhasil menghancurkan mafia gas di tingkat hulu dengan dibubarkannya Petral.

“Maka kita berharap Presiden Jokowi juga bisa membubarkan mafia gas di tingkat hilir, untuk itu mari kita berembuk siapa mafianya dan apa organisasinya,” terangnya.

Ia menambahkan, korupsi dana subsidi seperti dilakukan dengan menaikkan harga gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah, sama halnya seperti korupsi dana bencana.

“Kami paham ini bukan kejahatan biasa, kalau pakai undang-undang anti korupsi pelaku bisa dihukum sampai mati,” katanya. (Fahmi/R7/HR-Online)

Loading...