KPU Kabupaten Pangangandaran Dinyatakan Bersalah Soal PSU

KPU Kabupaten Pangandaran
Divisi Pengawasan Komisioner Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi didampingi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Pangandaran Gaga Abdillah Sihab. Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- KPU Kabupaten Pangandaran terkena sanksi administrasi oleh Bawaslu Jabar lantaran tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019.

Menurut Divisi Pengawasan Komisioner KPU Jabar, Zaki Hilmi, sesuai hasil keputusan sidang oleh Bawaslu Jabar, KPU Pangandaran dinyatakan bersalah secara administrasi lantaran tidak melaksanakan PSU.

Padahal, lanjut Zaki, Bawaslu sudah sejak awal merekomendasikan KPU agar melaksanakan PSU, akan tetapi KPU menolak melaksanakannya.

“Karena KPU Kabupaten Pangandaran tidak menggelar PSU, maka konsekuensinya juga harus ditanggung,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Zaki menambahkan, teguran tertulis yang dilayangkan ke KPU tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang diserahkan oleh Bawaslu Pangandaran. Secara umum, kata ia, KPU merasa tidak bersalah lantaran menjaga suara rakyat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pangandaran, Gaga Abdillah Sihab, mengatakan, pihaknya tengah mencari peraturannya terkait masalah tersebut. Pasalnya, untuk melaporkan ke DKPP harus secara komprehensif dan dilakukan oleh pelapor, bukan Bawaslu

“Kita cari peraturannya seperti apa,” pungkasnya. (Ceng2/R6/HR-Online)