Pemdes di Ciamis Diminta Terapkan Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa
Joko Permono, Ketua BUMDes Sukanagara yang juga koordinator pemetaan partisipatif saat memaparkan SID dalam Bursa Informasi Desa di Lakbok. Foto: Muhafid/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pemdes Sukanagara Kecamatan Lakbok menjadi salah satu pemerintah yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Ciamis. Berkat komitmennya pada Bursa Inovasi Desa (BID) tahun 2018 lalu, kini berbagai informasi desa bisa diketahui secara real dan otentik.

Kepala Desa Sukanagara, Asep Aos Maosul, menjelaskan, SID merupakan bagian tidak terpisahkan dari implemantasi UU Desa. Dalam sistem yang berbasis internet tersebut, desa bisa menampilkan berbagai informasi batas wilayah yang valid, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) serta informasi lainnya.

“Luar biasa sekali manfaatnya bagi desa maupun masyarakat, karena data yang disajikan tidak lagi asal ataupun kira-kira, akan tetapi sesuai fakta dan terverifikasi. Kita kaget sekali karena meski ini diwajibkan, namun baru Desa Sukanagara di Lakbok yang menjalankan, dan di Ciamis baru beberapa desa saja,” kata Asep kepada HR Online di sela-sela kegiatan BID di Sidaharja, Lakbok, Senin (29/7/2019).

Dalam pelaksanaan SID tersebut, lanjut Asep, Desa menganggarkan dari Dana Desa sekitar Rp 40 juta. Meski banyak yang menyatakan anggarannya besar, namun hal itu sepadan dengan hasil yang diberikan. Artinya, data tersebut menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan di desa, khususnya dalam Musrenbangdes.

“Awalnya banyak yang tidak yakin. Namun setelah mengikutinya, apalagi ini juga melibatkan masyarakat, akhirnya mereka tahu manfaat dari program ini. Kami berterima kasih kepada pendamping dan masyarakat yang turut serta dalam proses SID ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Joko Permono, Ketua BUMDes Sukanagara yang juga koordinator pemetaan partisipatif SID, mengatakan, adanya UU Desa, memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan pemetaan wilayah yang berbasis partisipatif. Karena itu, adanya SID ini menjadi kesempatan besar bagi desa untuk menyajikan data secara faktual dan terverifikasi.

“Dalam SID ini, kita jadi tahu batas desa sebenarnya, berapa areal pemukiman, berapa lahan yang dimiliki desa, berapa jumlah lahan pertanian. Bahkan, jumlah RTM hingga kondisi desa lainnya bisa diakses oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi, kita sudah tidak lagi bicara kira-kira atau asal soal data, namun harus sesuai fakta,” katanya.

Dengan adanya SID ini, Joko harap Pemerintah Kabupaten Ciamis bisa mendorong agar desa lainnya bisa menerapkan SID guna mengatasi berbagai persoalan yang kerap terjadi, terutama polemik batas desa ataupun jumlah data kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, menegaskan, pemerintah bakal mendorong semua Pemdes yang ada untuk menerapkan sistem informasi desa seperti yang dilakukan oleh Pemdes Sukanagara serta beberapa yang ada di Ciamis. Selain inovatif, kata ia, juga bermanfaat besar bagi proses pembangunan di desa dan umumnya di Ciamis.

“Nanti Ciamis akan membuat sistem informasi kabupaten secara keseluruhan, termasuk desa di dalamnya. Ya itu (SID) bagus sekali. Kita akan jadikan Ciamis menjadi smart city dengan koneksi internet yang terintegrasi,” singkatnya. (Muhafid/R6/HR-Online)