Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jabar Kerjasama Tingkatkan Layanan Pembayaran Pajak

layanan pembayaran pajak
Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jabar saat menandatangani Kerjasama peningkatan layanan pembayaran pajak. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pemkab Pangandaran menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar dalam pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di salah satu hotel di Pangandaran, Jum’at (26/7/2019).

Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari, mengtakan, intensifikasi pajak kendaraan bermotor secara tupoksi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun adang menilai hal tersebut sesungguhnya harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Obyek pajaknya ada di kewenangan provinsi, namun pemilik kendaraan adalah masyarakat yang berada di wilayah kewenangan kita,” kata Adang Hadari.

Seiring berjalannya pembangunan Pangandaran, kata Adang, berdampak pada mobilitas jumlah orang yang masuk ke Pangandaran. Dengan begitu, pihaknya ingin mengetahui secara pasti jumlah kendaraan bermotor yang ada. Pasalnya, hampir setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan.

“Dengan ini, tentu saja ada kepentingan subjek dan objek pajak yang menjadi potensi pendapatan daerah yang signifikan. Bagi kami ini adalah hal yang sangat baik. Kami melihat potensi pendapatan dari sektor bagi hasil pajak yang akan meningkat secara siginifikan pula setiap tahunnya dengan adanya peningkatan KTMDU dan KBMDU. Inilah yang kita garap dan kita tuntaskan bersama,” pungkasnya. 

Hal senada juga dikatakan Sekda Pangandaran, Kusdiana. Ia mengatakan, Samsat dan Pemkab Pangandaran sangat berkepentingan yang berkiatan dengan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), ataupun pendapatan yang diperoleh provinsi.

“Sesuai undang-undang, kita dapat bagi hasil dan ada prosentasinya apabila pendapatan Provinsi Jabar naik, kita juga pendapatannya akan ikut naik,” kata Kusdiana.

Angka pendapatan pajak Kabupaten Pangandaran terakhir, kata Kusdiana, masuk di angka Rp 36 miliar dari pajak rokok, PKB, BBN, Pajak Air Permukaan Tanah serta lainnya. Dengan potensi besar itu, Kusdiana menyebut harus adanya sinergitas dan inovasi layanan kepada masyarakat. Seperti halnya mendekatkan yang jauh dan memudahkan layanan agar lebih maksimal./

“Di sini perlunya inovasi dan terobosan bagaimana wajib pajak yang jauh kita dekatkan, dan apabila ada yang sulit kita mudahkan. Sehingga pendapatan pajak bisa meningkat di Kabupaten Pangandaran ini,” pungkas Kusdiana. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinsos PMD Kabupaten Pangandaran, Trisnadi, mengatakan, tujuan perjanjian kerjasama untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah Provinsi Jabar dan Pangandaran dari sektor pajak PKB dan meningkatkan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta peningkatan prekonomian masyarakat desa. 

“Perjanjian tersebut di antaranya pemberdayaan masyarakat desa, seperti BumDes, UPK dan bentuk lembaga usaha desa lainnya. Juga menjalin kerjasama dengan BJB di segala layanan perbank-kan. Untuk sementara 6 Bumdes dulu yang menjadi pilot project nya setelah dimonev dan verifikasi terlebih dahulu Bumdes tersebut,” pungkas Trisnadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam Bumdes yang telah diverifikasi, yakni Bumdes Mekar Melati Desa Sukamaju, Bumdes Mekar Harum Desa Kertajaya, Bumdes Maju Jaya Desa Jangraga, Bumdes Parikesit Desa Maruyungsari, Bumdes Guha Bau Desa Kertayasa, Dan Bumdes Raharja Desa Banjarharja. (Mad/R6/HR-Online)