Rumah Nyaris Ambruk, Nenek di Ciamis Dikunjungi Wagub Jabar

rumah nyaris ambruk di Ciamis
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum memberikan bantuan pada keluarga Darti, seorang nenek di Kecamatan Pamarican, Ciamis yang rumahnya nyaris ambruk, Sabtu (13/07/2019). Foto: Suherman/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi rumah nyaris ambruk di Ciamis milik keluarga Darti (60) yang sudah lapuk di Dusun Sambungjaya, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (13/07/2019).

Menurut UU, dirinya sengaja mampir untuk meninjau secara langsung kondisi rumah Darti, setelah sebelumnya menghadiri pembukaan Kite Festival Pangandaran 2019.

“Tadi saya melihat dari media massa tentang kondisi keluarga Nek Darti, maka dari itu saya menyempatkan waktu untuk melihat secara langsung sambil mendengar aspirasi dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Insya Allah saya akan berikan bantuan agar rumah Nek Darti segera bisa diperbaiki,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Uu memberikan bantuan langsung berupa uang sebesar Rp 5 juta untuk biaya perbaikan rumah nyaris ambruk di Ciamis milik Darti.

“Ini merupakan bantuan pribadi saya, mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban Nek Darti. Barusan juga saya sudah menelpon langsung Bupati Ciamis, katanya beliau juga akan memberikan tambahan untuk biaya renovasinya,” terangnya.

Baca Juga: Atap Ambrol, Rumah Seorang Nenek di Ciamis Nyaris Ambruk

Uu Berbicara tentang Bantuan Korban Gempa tahun 2017 yang Tak Kunjung Cair

Disinggung masalah bantuan untuk korban gempa tahun 2017 silam yang tak kunjung datang, Uu berjanji Pemprov Jabar akan bersinergis dengan pihak Pemkab dalam mengatasi masalah tersebut.

“Pemprov Jabar akan selalu berusaha hadir di saat masyarakat membutuhkan, termasuk juga untuk solusi bantuan korban gempa. Intinya pihak kami akan mengabulkan dengan tidak melangkahi kebijakan-kebijakan Pemkab setempat. Kami menunggu koordinasi dari Pemkab Ciamis,” terangnya.

Uu juga menyebutkan, jika bantuan gempa 2017 silam tidak bisa dicover oleh anggaran APBD, maka masih ada Jabar Quick Respon.

“Jabar Quick Respon ini bukan hanya dibiayai oleh anggaran dari ABPD Pemprov, namun ada juga anggaran CSR atau dari pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut undang-undang,” kata Uu.

Uu juga berjanji akan memperhatikan hal tersebut, sepanjang ada komunikasi dari Pemerintah Daerah dengan Pemprov Jabar.

“Tentunya kami tidak mengabaikan komunikasi dengan pemerintahan setempat, sehingga ada saling menghargai dan menghormati agar terjadi kesinambungan,” terangnya. (Suherman/R7/HR-Online)