SK Pengangkatan Kepala UKPBJ Ciamis Disorot DPRD

polemik terkait pengangkatan Kepala UKPBJ
DPRD Ciamis bersama Pemkab Ciamis saat menggelar rapat kerja membahas soal polemik terkait pengangkatan Kepala UKPBJ Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (09/07/2019). Foto: Fahmi/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-Polemik terkait pengangkatan Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini tengah bergulir di DPRD Ciamis. DPRD menyoroti adanya dua Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengangkatan kepala UKPBJ dengan tanggal yang berbeda. Yaitu satu SK tanggal 8 Mei 2019 dan satu lagi tanggal 9 Mei.

Hal itu terungkap ketika DPRD Ciamis menggelar rapat kerja dengan Pemkab Ciamis, di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (09/07/2019).

Anggota DPRD Ciamis, Beni Oktavia, menegaskan, pihaknya merasa dibodohi dengan munculnya SK tertanggal 9 Mei 2019. Karena SK tertanggal 9 Mei itu muncul setelah masalah ini disoroti oleh DPRD.

Menurut Beni, undangan pelantikan yang dilayangkan ke DPRD jelas-jelas tanggal 8 Mei. “Saya punya bukti SK tertanggal 8 Mei. Lantas, SK yang tertanggal 9 Mei itu dari mana?,” tegas Beni.

Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana mengungkapkan, apabila SK pengangkatan tanggal 9 Mei justru menjadi rancu. Sebab, izin Kemendagri untuk melantik pun tertanggal 9 Mei. Sementara SK tanggal 8 Mei, kata dia, lebih logis. Karena tahapannya bupati mengangkat Kepala UKPBJ, setelah itu meminta izin Kemendagri.

“Saya juga mendapat undangan pelantikan tanggal 8 Mei. Dengan begitu, tak mungkin ada undangan jika belum ada SK yang menjadi dasar,” katanya.

Nanang menilai mekanisme pengangkatan kepala UKPBJ tidak cacat hukum. Kalaupun ada kesalahan hanya pada administrasi. “Kami meminta agar Pemkab terbuka dan mengakui jika memang ada kesalahan. Sebagai solusinya, kami akan memastikan perihal tanggal SK itu dengan konfirmasi ke Pemprov Jawa Barat,” kata Nanang.

Sementara itu, Asda III Pemkab Ciamis, Deden Wahidin mengakui dirinya membubuhkan paraf untuk SK tanggal 9 Mei yang diserahkan pada rapat dewan sebelumnya. “Yang tanggal 9 saya paraf, setelah ada paraf dari BKPSDM. Kalau yang tanggal 8 Mei saya lupa, tidak ingat,” kata Deden saat ditanya oleh anggota DPRD saat rapat kerja.

Usai rapat kerja, Deden mengatakan apabila terdapat kesalahan pada SK Bupati tentang pengangkatan kepala UKPBJ Sekretariat Daerah hanya kesalahan pengetikan SK saja. “Jadi dalam hal ini tidak ada kesalahan yang disengaja. Adapun ada kesalahan dari human error saja saat pengetikan SK,” kata Deden. (Fahmi/Koran-HR)