SPP Nilai Proses Perpanjangan HGU PT Cikencreng Pangandaran Sarat Korupsi

PT Cikencreng
Arif Budiman, tokoh Serikat Petani Pasundan (SPP). Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Serikat Petani Pasundan (SPP) menduga pertemuan PT. Cikencereng dengan Pemkab Pangandaran yang melibatkan Pemdes, Camat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cikencreng sarat dengan korupsi.

Seperti yang dikatakan tokoh SPP, Arif Budiman, ungkapan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia melihat rekam jejak perusahaan ini di Ciamis yang kemudian menjadi Pangandaran selama puluhan tahun menggarap lahan kemudian menjualnya, menelantarkan hingga menyulitkan akses bagi masyarakat.

Di Cimerak, kata Arif, PT Cikencreng sudah tidak ada aktivitas. Sedangkan lahannya sudah menjadi hunian tetap dan garapan tetap masyarakat.

“Ini tiba-tiba balik lagi ke Pangandaran dengan dalih mereka punya hak. Padahal masyarakat di Desa Sukajaya dan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak mengelola lahan dengan baik serta menjadikannya hunian tempat berkumpul warga, mushola, serta kegiatan usaha masyarakat lainya,” ucapnya kepada Koran HR, Selasa (23/07/2019).

Karena itu, Arif meminta agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus jeli melihat fakta yang sudah ada. Upaya-upaya serta pertemuan PT Cikencreng yang ingin kembali menguasai dan memperbaharui hak pengelolaan tanah tersebut pun ia nilai terindikasi adanya korupsi. Sebab, ia menilai perusahaan tersebut tidak layak.

“Apalagi Pemerintah Pusat dan Provinsi sudah jelas tak ada rekomendasi. Tapi kenapa di daerah (Pangandaran, red), justru mau merekomendasikan. Ini ada apa? Jelas ini perlu dipertanyakan dan dipertimbangkan,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah bisa berpihak kepada masyarakat dan harus menjadi prioritas dalam hal ini.

“Kami anti terhadap investor yang menggusur rakyat. Kami sebagai organisasi masyarakat sipil mengimbau agar lobi-lobi, iming-iming yang ditawarkan, serta upaya pencegahan terhadap perjuangan masyarakat segera dihentikan. Jika tidak, kami meminta agar pihak yang berwajib memeriksa pihak-pihak tersebut. Mari bangun Pangandaran tanpa menyingkirkan Pangandaran,” pungkasnya. (Enceng/Koran HR)