Tingkatkan Kedisiplinan ASN, Pemkab Pangandaran Pasang Finger Print

Kedisiplinan ASN
Salah satu pegawai saat menggunakan finger print. Foto: Entang/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Sebagai salah satu kabupaten baru di Jawa Barat, Pemkab Pangandaran terus melakukan peningkatan kedisiplinan ASN. Berbagai hal dilakukan untuk menyejajarkan daerah di ujung timur Jawa Barat ini dengan daerah lain dalam masalah kedisiplinan.

Kepala Bidang Mutasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran, Ganjar, mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi sistem informasi kinerja dan absensi pegawai (Sikap) kepada pegawai yang ada di Pangandaran. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dan Perbup Nomor 1 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

“Dalam aturan tersebut, misalnya seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan dan keterangan yang jelas, maka ASN tersebut bisa terkena pemotongan tunjangan. Kalau satu hari absen itu 5 persen. Bahkan, masuk terlambat 5 menit sudah masuk dalam potongan,” jelasnya kepada Koran HR, Selasa (16/7/2019).

Guna mengontrol kedisiplinan para pegawai itu, lanjut Ganjar, semua perkantoran dipasang finger print agar para pegawai tidak ada alasan lagi berangkat terlambat, dan dapat meminimalisir pelanggaran.

“Adapun hasil ujicoba di dinas yang telah memasang finger print, untuk tahap awal kita sudah uji coba di semua SKPD. Tetapi, untuk pengusulan tunjangan kinerja yang sudah berbasis absen online hanya di berlakukan di bulan Juni ini hanya di enam SKPD. Alhamdulillah dari uji coba ini ada peningkatan kedisiplinan,” jelasnya lagi.

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Pangandaran, Kusdiana, mengatakan, finger print merupakan alat untuk absensi otomatis yang memungkinkan para pegawai bisa lebih disiplin lagi, terutama dalam hal kehadiran.

“Mudah-mudahan ASN di lingkungan Pemkab Pangandaran bisa memiliki kedisiplinan yang tinggi sebagai pelayan masyarakat. Saya harap ke depan alat finger print ini juga bisa diberlakukan di tingkat pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Entang/Koran HR)

Loading...
Loading...