Minggu, Juni 26, 2022
BerandaBerita PangandaranKPU Kota Banjar Gelar Evaluasi Fasiliasti Kampanye Pemilu 2019

KPU Kota Banjar Gelar Evaluasi Fasiliasti Kampanye Pemilu 2019

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Dalam rangka melaksanakan proses akhir tahapan Pemilu 2019, KPU Kota Banjar menggelar rapat evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu di Taman Wisata Situ Mustika, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Rabu, (31/7/19).

Dani Danial Mukhlis, Ketua KPU Kota Banjar, menyampaikan, kegiatan evaluasi diselenggarakan sesuai amanat dari KPU RI untuk melakukan rapat evaluasi fasilitasi kampanye setelah pelaksanaan pemilu 2019.

“Evaluasi ini untuk mengukur efektifitas jalanya kampanye pada Pemilu kemarin, terutama fasilitasi kampanye,” tutur Dani di hadapan awak media usai acara.

Danial menyebutkan, beberapa evaluasi yang menjadi pokok pembahasan di antaranya, masalah zonasi pemasangan APK, penyampaian metode kampanye dan penyebaran alat peraga kampanye.

Mengenai hasil evaluasi, kata Danial, ada beberapa masukan di antaranya panjangnya waktu masa kampanye, penertiban izin laporan kampanye, penertiban APK pasca pemilu dan terkait keperiklanan.

“Nanti kami catat semua masukan dan kami sampaikan kepada KPU RI sebagai rekomendasi untuk perbaikan pemilu yang akan datang,” terang Danil.

Geri Garyadina Mauluddin, Divisi Sarpam KPU Kota Banjar, menambahkan, perlu adanya masukan dari para stakeholder dan semua pihak sebagai bahan untuk dijadikan bahan rekomendasi kaitanya dengan fasilitasi kampanye pada Pemilu 2019.

Karena yang terlibat fasilitasi, lanjut Geri, bukan hanya para peserta pemilu saja, ada Bawaslu sebagai pengawas dan juga tim pemantau.

“Mudah-mudahan hasil diskusi rapat evaluasi beserta stakeholder bisa menjadi bahan rekomendasi  kebijakan nantinya,” ujar Geri.

Di tempat yang sama, Fahri, perwakilan Bawaslu Kota Banjar, mengatakan, dibandingakan Pilkada 2018 angka tindakan pelanggaran pada pemilu 2019 menurun, pada Pilkada 2018 ada 43 kasus dan pada Pemilu hanya ada14 kasus pelanggaran. 

Hanya saja, kata Fahri, untuk pengawasan pada pemilu ini ada sedikit kendala karena kurangnya pemberitahuan agenda kampanye dari partai politik peserta pemilu.

“Selama proses masa kampanye berlangsung, kalau dipersentasikan hanya ada 50 persen yg melaporkan surat tanda terima pemberitahuan. Ke depan harus ada upaya pemahaman dari peserta pemilu,” pungkasnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)

- Advertisment -