Jumat, Juli 1, 2022
BerandaBerita CiamisMahasiswa Protes Anggaran Mamin Setda Ciamis Rp 2 Miliar

Mahasiswa Protes Anggaran Mamin Setda Ciamis Rp 2 Miliar

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Darussalam (IAID) menggelar aksi ke Setda Ciamis, Kamis (1/7/2019).

Dalam tuntutannya, mereka meminta Bupati Ciamis mengurangi anggaran makan dan minum (Mamin) di Setda Ciamis yang nilainya sekitar Rp. 2 miliar untuk 5 tahun ke depan. 

“Ini perlu ditinjau ulang karena terlalu besar. Sudah selayaknya anggaran sebesar itu dialokasikan ke hal yang lebih membangun, seperti ekonomi kreatif masyarakat menengah ke bawah,” ujar Koordinator Aksi, Siraj Naufal.

Siraj menambahkan, pihaknya meminta agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah lebih diprioritaskan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat Ciamis, sesuai tema yang sudah disusun Bupati Ciamis, yaitu Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua.

“Kami meminta keseriusan pemerintah dalam menangani peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut kami, salah satu jalannya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang membutuhkan anggaran cukup besar,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi, ada 3 tuntutan mahasiswa kepada Bupati, di antaranya meminta Bupati Ciamis meninjau ulang rancangan PPAS tahun 2020, khususnya bagian anggaran pengadaan Mamin Setda  Rp 2 miliar agar dikurangi. Selanjutnya optimalisasi perancangan dan pengesahan Perda RPJMD dalam kurun waktu sebelum waktu 6 bulan setelah dilantik, dan ketiga meminta pemerintah untuk serius menangani lemahnya SDM di bidang ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, mengapresisasi dengan adanya mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasinya, dan itu diperbolehkan. Ia menjelaskan, dalam program 100 hari kerja pertama ia mengaku akan terus bekerja untuk masyarakat Ciamis.

“Mengenai Mamin, untuk kententuan itu memang sedang berjalan dan sedang menetapkan dari segi anggarannya. Yang ketiga, masalah RPJMD ketentutan aturan tersebut maksimal 6 bulan  setelah pelantikan harus sudah ditetapkan menjadi Perda, dan dalam kurun waktu  4 bulan sudah ditetapkan,” pungkasnya. (Fahmi/R6/HR-Online)

- Advertisment -