P3MD Dorong Pemerintah Kota Banjar Ganti Regulasi BUMDes

Regulasi BUMDes
TA P3MD Kota Banjar, Agus Harianto. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kota Banjar, mendorong Pemkot Banjar untuk mengganti Perwal Nomor 18 tentang Pencabutan Perwal No 58 tentang BUMDes, meski ada regulasi BUMDes sebelumnya yang tertuang dalam Perwal Nomor 4.

Menurut TA P3MD Kota Banjar, Agus Harianto, kondisi di Kota Banjar ini berbeda dengan daerah lainnya, yang mana BUMDes sudah hadir sejak tahun 2009. Karena itu, perlu adanya penyelesaian dalam tata aturan agar BUMDes yang berdiri sejak 2009 bisa berjalan sesuai dengan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.

“Dari BUMDes di 16 desa yang ada di Kota Banjar, hanya 2 BUMDes yang berjalan dengan baik. Sedangkan lainnya perlu dilakukan revitalisasi. Sekarang tinggal kembali lagi, apakah Pemkot Banjar mau mengatur lagi atau tidak,” kata pria yang akrab dipanggil Anto itu, kepada Koran HR, Selasa (13/08/2019).

Berdasarkan tagline desa saat ini, lanjut Anto, bukan lagi membangun desa, akan tetapi desa membangun. Artinya, bagaimana pemerintahan desa mampu melakukan inovasi dan memberdayakan masyarakat dengan berbagai kegiatan. Terutama dalam bentuk ekonomi berupa BUMDes.

Melalui BUMDes, pemerintah desa bisa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi ketika BUMDes hadir sebagai distributor dan sebagai pasar, maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Bumdes itu sudah ada network-nya sendiri. Artinya, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa yang ada di Kota Banjar,” tandas Anto.

Upaya yang dilakukan pihaknya agar regulasi Perwal bisa berubah sebagaimana Permendes terbaru, sudah dilakukan melalui DPMD Kesbangpol Kota Banjar. Bahkan, sudah disampaikan kepada Walikota Banjar agar dibentuk Pansus BUMDes. Kendati demikian, regulasi tersebut masih mandeg dan dalam tataran wacana saja.

“Kita maklumi saja, mungkin beberapa waktu ke belakang karena Pilkada dan Pemilu. Kami harap sekarang sudah saatnya BUMDes yang ada di Kota Banjar dibangkitkan lagi,” ujarnya.

Menurut Anto, untuk membangkitkan BUMDes, hal itu kembali lagi pada keberanian pemdes dan Pemkot Banjar untuk benar-benar serius menyejahterakan masyarakat melalui lembaga perekonomian yang ada di desa.

Apalagi, saat ini BUMDes diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk mengembangkan seluas-luasnya, seperti halnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau harus mencapai sempurna mungkin sulit. Paling tidak kita bukan orientasi profit, namun benefit. Sekarang tinggal bagaimana pengelolaannya yang baik. Bila regulasi ini bisa diterbitkan, saya yakin BUMDes bakal lebih berkembang,” pungkasnya. (Muhafid/Koran HR)