Selasa, Juni 28, 2022
BerandaBerita CiamisPemkab Ciamis Usul ke Pemprov, Persentase Bagi Hasil Pajak Kendaraan Dibalik

Pemkab Ciamis Usul ke Pemprov, Persentase Bagi Hasil Pajak Kendaraan Dibalik

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Kabupaten Ciamis adalah salah satu wilayah terbaik pembayaran pajak kendaraan di tahun 2019. Hal itu disampaikan Pemkab Ciamis oleh Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, saat membuka sosialisasi inovasi layanan Samsat Jawa Barat bertajuk SAMSAT J’BRET (Samsat Jawa Barat Ngabret), beberapa waktu lalu, bertempat di Gedung Dakwah Banjarsari.

Dengan raihan prestasi tersebut, Yana berharap agar bagi hasil pajak kendaraan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar serta lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

“Mudah-mudahan kedepannya ada peningkatan bagi hasil di bidang pajak kendaraan ini. Saat ini kan 70:30. 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten. Kami berharap dan akan mendorong agar ada perubahan undang-undang yang menjadikan bagi hasil pajak itu dibalik,” katanya.

Yana berpendapat, jika hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis dikembalikan sebesar 70 persen, jelas itu akan sangat membantu untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara untuk provinsi, 30 persen dikali berapa kabupaten kota, jadi akan bisa lebih berimbang.

Selain mengharapkan adanya perubahan persentase hasil pajak kendaraan bermotor, Pemkab Ciamis juga tengah merencanakan akan menambahkan biaya penarikan biaya parkir kendaraan di wilayah Kabupaten Ciamis saat pembayaran pajak kendaraan di Samsat.

“Rencana ini untuk meningkatkan PAD Kabupaten Ciamis di bidang retribusi. Saat ini target PAD parkir hanya sebesar Rp. 500 jutaan. Dan itupun selalu tidak tercapai. Dari taget itu paling hanya sekitar Rp. 350 jutaan saja yang masuk ke Pemkab Ciamis,” katanya.

Untuk biaya parkir kendaraan yang akan diterapkan, kata Yana, Rp. 10.000 untuk sepeda motor dan 20.000 untuk mobil.

Dari rencana itu, lanjut Yana, Pemkab Ciamis berpikir untuk menerbitkan regulasi terkait parkir tahunan dengan harapan pendapatan sektor parkir meningkat. Apalagi jumlah kendaraan di Ciamis mencapai ribuan. Tentuya bisa menghasilkan miliaran rupiah jika regulasi tersebut dilaksanakan.

“Dengan membayar biaya parkir yang disatukan selama setahun sekali, setiap pembayaran pajak kendaraan, warga nantinya bisa bebas parkir di wilayah Kabupaten Ciamis. Hal ini jelas lebih meringankan biaya pengeluaran masyarakat soal parkir. Di sisi lainnya, mampu meningkatkan nilai tambah PAD Kabupaten Ciamis,” terangnya.

Dalam acara tersebut, seluruh Camat dan para Kepala Desa se Eks Kwadanan Banjarsari melakukan deklarasi mendukung program Gubernur Jawa Barat terkait pelayanan pajak kendaraan. Mereka pun sepakat untuk ikut menyosialisasikan ke masyarakat luas tentang mudahnya mendapatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Rencana Penggabungan Bayar Parkir dan Pajak Dikritik

Ketua Paguyuban Kawasen atau PURBPALA, Asep Davi, berpendapat bahwa apa yang diharapkan pemkab Ciamis terkait bagi hasil pajak kendaraan, sangat bagus demi peningkatan sumber pendapatan Kabupaten Ciamis.

“Kami sangat setuju dengan apa yang dikatakan Wabup terkait perubahan bagi hasil pajak kendaraan yang saat ini lebih menguntungkan Pemprov Jabar. Jika nanti bisa terwujud, saya yakin pembangunan di Kabupaten Ciamis akan berjalan lebih pesat lagi,” katanya.

Namun terkait wacana Pemkab Ciamis akan menyatukan pembayaran parkir dengan pajak kendaraan, Asep Davi berharap agar rencana kebijakan tersebut bisa dikaji ulang oleh Pemkab Ciamis.

“Seharusnya pemerintah daerah ketika akan melahirkan sebuah regulasi, betul-betul dikaji dan dipertimbangkan dengan matang dampaknya. Peningkatan PAD memang perlu tapi nggak bisa serta merta asal bikin kebijakan, tapi tidak prosedural dan berdampak negatif bagi masyarakat,” katanya, Jumat (23/08/2019).

Definisi dari retribusi, kata Asep, menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

“Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor disatukan dengan pembayaran parkir, dua hal yang berbeda. Yang satu pajak yang satunya lagi retribusi. Sudahkah melalui studi kelayakan kebijakan ini akan diberlakukan?” ungkapnya.

Menurut Asep, setidaknya ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu oleh Pemkab Ciamis sebelum menelurkan kebijakan terkait pembayaran parkir tersebut.

Pertama, kata Asep, apa peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan jasa parkir ketika bayarnya diakumulasikankan dalam satu tahun? Kedua, akan dikemanakan petugas-petugas parkir yang selama ini beroperasi? Ketiga, berapa jumlah pengangguran yang akan terdampak dengan kebijakan ini?

Terakhir, kata dia, pertanyaannnya adalah bagaimana perlakuan kendaraan yang bukan plat nomor Ciamis ketika parkir di wilayah Ciamis, atau pemilik kendaraan yang domisili Ciamis namun berplat nomor luar Ciamis.

“Sebaiknya wacana itu harus dikaji ulang atas pemberlakuan pembayaran parkir yang diakumulasikan dalam satu tahun. Karena tidak mempunyai dasar yang kuat dan seperti kebijakan yang dipaksakan. Intinya, setiap retribusi harus ada timbal balik yang diterima, baik jasa maupun pelayanan. Kalau tanpa itu sama saja dengan pemerasan,” tegasnya. (Suherman/Koran HR)

- Advertisment -