Regulasi Berubah, Kepala Desa di Pangandaran Keluhkan Rumitnya Pembuatan SPJ

Kepala Desa di Pangandaran
Dani Hamdani, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran. Foto: Dok. HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengeluh lantaran adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan desa. Adanya perubahan peraturan tersebut membuat regulasi pembuatan SPJ pun berubah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran, melalui Kepala Dinas Dani Hamdani mengaku sering menerima keluhan dari sejumlah pemerintah Desa terkait pembuatan SPJ.

“Banyak juga Kepala Desa yang curhat tentang SPJ yang terkesan rumit, padahal format dan contoh berbagai draft sudah tertera dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa,” kata Dani kepada HR Online, Senin (26/08/2019).

Dani menambahkan, sebelumnya pembuatan SPJ sesuai regulasi yang tercantum dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113/2014. Namun, belakangan diubah jadi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20/2018.

“Kemungkinan besar kerumitan pembuatan SPJ yang dikeluhkan oleh para Kepala Desa karena adanya perubahan regulasi,” katanya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pihak Desa kemudian diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas apparatur desa dan VPD di desa masing-masing, dengan narasumber berasal dari Dinas PMD Pangandaran.  Dalam hal ini, desa wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Selain itu, Dinsos PMD juga sebenarnya sudah memiliki program kegiatan rutin tahunan untuk Kepala Desa dan perangkat Desa, tujuannya agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan tertib secara administrasi,” terang Dani.

Dani mengimbau, Kepala Desa dan perangkatnya untuk sering membaca Permendagri Nomor 20/2018 sampai paham, sehingga  saat pelaksanaan kegiatan maupun pembuatan SPJ tidak ada kendala apapun.

“Memang ada perbedaan antara Permendagri Nomor 113/2014 sebelumnya, dengan Permendagri yang baru, yakni Permendagri Nomor 20/2018,” terangnya.

Namun, kata Dani, perbedaan tersebut hanya pada segi teknis, yakni harus mencantumkan kode rekening, penambahan kewenangan Desa, ada penjabaran APBDes, catatan akhir laporan keuangan, dan terakhir mencantumkan mekanisme perencanaan anggaran atau DPA.

“Untuk lebih mempermudah Permendagri Nomor 20/2018 juga sebenarnya sudah dipaparkan melalui Perbup Nomor 22/2019, sehingga para kepala desa maupun perangkatnya bisa mempelajari kedua peraturan tersebut,” pungkasnya. (Ceng2/R7/HR-Online)