Kades di Ciamis Ikuti Peningkatan Kapasitas Kadarkum dan Regulasi

kepala desa di Ciamis
Kegiatan peningkatan kapasitas kesadaran hukum (Kadarkum) dan regulasi di GOR Sumber Jaya, Desa Jalatrang, Senin (16/9/2019). Foto: Jujang/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Sebanyak 13 Kepala Desa di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kesadaran hukum (Kadarkum) dan regulasi di GOR Sumber Jaya, Desa Jalatrang, Senin (16/9/2019).

Selain Kepala Desa, hadir pula para perangkat desa, anggota BPD, anggota LPM dan tokoh masyarakat dari masing-masing Desa di Kecamatan Cipaku.

Ketua panitia kegiatan, Didi Supriadi, mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas kesadaran hukum dan regulasi ini diikuti 130 orang dari 13 Desa se-Kecamatan Cipaku.

“Masing-masing desa mengirimkan 10 orang dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya berharap lewat kegiatan ini, bisa memberi wawasan dan pengetahuan unsur pemerintah desa, agar lebih teratur lagi dalam pengelolaan keuangan desa.

“Jangan sampai Kades atau perangkat desa tersandung hukum, karena tidak taat aturan dan tidak merujuk ke regulasi,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Cipaku, Dadang Heryana saat membuka kegiatan menyebut, kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan regulasi bagi aparatur pemerintah desa ini sangat penting.

“Dengan kegiatan ini, Kades ataupun aparatur pemerintah desa bisa memahami tugas fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan,” ungkapnya.

Dikatakan, saat ini Desa-desa begitu dimanjakan dengan anggaran besar mencapai miliaran setiap tahunnya untuk pembangunan desa. Namun di sisi lain, pemerintah desa juga was was dan ketakutan, semakin besar anggaran, semakin berat pula tanggung jawab penggunaanya.

“Makanya desa harus melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aturan, harus mematuhi rambu rambu, jika sesuai aturan tidak ada yang perlu ditakutkan,” tandasnya.

Salah satu pemateri kegiatan, Kanit Tipikor Polres Ciamis IPTU Misman Asep Zenal menuturkan, yang terpenting dalam pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada azas pengelolaan keuangan.

“Dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya harus mengutamakan transparansi, akutabel, partisipatif (mengutamakan keterlibatan masyarakat), efektif dan efisien,” tandasnya. (Jujang/R7/HR-Online)