Ratusan Hotel di Pangandaran Belum Bersertifikat

Hotel di Pangandaran Belum Bersertifikat
Ketua PHRI Pangandaran, Agus Mulyana. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Ratusan hotel di Pangandaran dikabarkan belum memiliki sertifikasi hotel, dan baru 26 hotel saja yang sudah memilikinya.

Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Bina Usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran Dadang, sampai saat ini pihaknya baru mengantongi sekitar 26 hotel yang sudah melakukan sertifikasi, atau sekitar 1 persen dari jumlah keseluruhan.

Ia menjelaskan, jumlah keseluruhan hotel yang ada di Pangandaran sebanyak 310 hotel, terdiri 70 hotel besar dan 240 hotel merupakan hotel kecil. Dari total tersebut, baru 26 hotel saja yang memiliki sertifikat hotel dan sisanya belum.

“Memang lumayan sulit untuk mendorong agar pengusaha hotel di Pangandaran melakukan sertifikasi. Sekarang saja baru ada 4 yang mengajukan  lagi,” kata Dadang, Selasa (10/9/2019).

Upaya sertifikasi hotel tersebut, lanjut Dadang, adalah langkah Pemkab Pangandaran dalam mewujudkan kabupaten wisata bertaraf dunia.

“Kami akan bekerjasama dengan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang baru untuk mengajak pengusaha hotel agar melakukan sertifikasi,” jelasnya.

Dadang menuturkan, jika PHRI sudah turun tangan, pihaknya optimis beberapa hotel di Pangandaran akan melakukan sertifikasi.

“Semoga saja meningkat progresnya setelah dilakukan kerjasama dengan PHRI Pangandaran,” tuturnya.

Dadang menyebutkan, terkait biaya sertifikasi sendiri untuk hotel bintang tiga mencapai Rp15 juta. Karena jumlah tersebut, ia memperkirakan menjadi kendala bagi hotel-hotel yang ada. Sebab, para pengusaha juga harus membayar operasional, gaji karyawan, serta kebutuhan lainnya.

Meski begitu, ia mendorong agar semua OPD yang ada juga berpartisipasi mendorong pengusaha hotel melakukan sertifikasi. Sebab, dengan sertifikasi itu menjadi keuntungan sendiri bagi hotel yang bersangkutan. Hal itu lantaran sudah memenuhi peraturan, menjamin kualitas, mendapatkan pengakuan, klasifikasi bintang, serta kepuasan pelanggan.

“Untuk persyaratan dasar yang harus disiapkan, antara lain tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), sertifikat laik fungsi bangunan, sertifikat laik sehat hotel, dan surat keterangan pemeriksaan kualitas air,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, mengatakan, pihaknya saat ini masih membenahi internal, dan menargetkan akhir bulan ini sudah selesai.

Berkaitan dengan upaya pemerintah tersebut, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu semua anggotanya, mulai dari jumlah kelas hotel, jumlah hotel, jumlah penginapan, homestay, restaurant serta ingin mengetahui berbagai kendala yang dihadapi para pengusaha itu.

“Kita ingin membuat anggota PHRI sebagai rumah bernaung bersama agar nyaman bagi para anggotanya, PR kita adalah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut,” kata Agus Mulyana.

Adanya penataan kawasan wisata Pangandaran yang sangat fantastis itu, kata Agus, perlu ditunjang pula dengan SDM semua anggotanya. Ia sadar, untuk selaras dengan itu, maka perlu keseimbangan SDM, baik kualitas maupun profesionalitasnya. (Mad)

“Nah penguatan internal itu seperti training bahasa Inggris, Tata Boga, Front Office, serta elemen lainnya. Termasuk unsur di dalam manajemen hotel yang perlu mengikuti uji kompetensi agar bersertifikasi. Mudah-mudahan awal tahun sudah ada perubahan,” pungkasnya. (Mad/Koran HR)