Terkait Dugaan Pungli di MTsN 10 Ciamis, BMBKB Ontrog Sekolah

pungli di MTsN 10 Ciamis
Pengurus harian Barisan Muda Banjarsari Kawasen Bersatu (BMBKB) mendatangi MTsN 10 Ciamis, Kamis (12/9/2019) siang. Foto: Suherman/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Pengurus harian Barisan Muda Banjarsari Kawasen Bersatu (BMBKB) mendatangi MTsN 10 Ciamis, Kamis (12/09/2019) siang. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan terkait dugaan pungli di MTsN 10 Ciamis.

Kebijakan Komite untuk memungut biaya sekitar Rp 3 Juta dianggap membebani para orang tua siswa.

Ketua BMBKB, Muhamad Fatoni, mengatakan, kedatangan BMBKB ke sekolah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan pungli di MTsN 10 Ciamis.

“Sebagai control, jelas kami ingin mempertanyakan kebijakan yang membuat heboh Banjarsari. Apalagi kami asli orang Ciamis yang harus ikut andil dan peduli terhadap kelangsungan dunia pendidikan,” katanya.

Lanjut Fatoni, pihaknya tidak ingin ada unsur pembodohan kepada masyarakat, padahal, katanya, dunia pendidikan dinilai mampu menciptakan anak didik yang berprestasi.

“Kami datang ke sini hanya untuk mempertanyakan kejelasan dan dasar terjadinya pungutan yang membebani para orang tua siswa,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Toni, pihaknya akan terus memantau hingga persoalan ini benar benar clear.

“Dari hasil klarifikasi ke pihak sekolah tadi ada beberapa kejanggalan yang harus kita bedah. Tadi itu masih banyak jawaban-jawaban yang kurang masuk akal hingga kami memutuskan untuk keluar,” terangnya.

Namun, kata dia, tidak berarti BMBKB akan terus diam, sebaliknya mereka akan melakukan penelusuran.

“Jika diperlukan masalah ini akan kami bawa ke ranah hukum, saat ini kami tengah melakukan kajian lagi,” katanya.

Berita Terkait: Ramai di Facebook, Pungutan Rp 3 Juta MTSN 10 Ciamis Disoal Warga

Sementara itu, Kepala Sekolah MTsN 10 Ciamis, Muhamad Ishak Saefullah, membenarkan jika pihaknya telah kedatangan pengurus BMBKB untuk mempertanyakan terkait informasi pungutan biaya di sekolahnya yang kini jadi polemik di masyarakat.

“Ya tadi rekan rekan BMBKB ada ke sini, mereka juga mempertanyakan terkait pungutan yang ramai beredar di luaran. Namun persoalannya tadi sudah kami jelaskan,” katanya.

Menurut Muhamad Ishak, apa yang saat ini terjadi sekedar miskomunikasi, karena sebenarnya kata dia, tidak terjadi masalah besar seperti yang saat ini beredar.

“Biaya tersebut sebenarnya sudah menjadi kesepakatan para orang tua siswa yang tertuang saat musyawarah dengan komite dulu, dan biaya itu bukan pungutan atau sumbangan, namun merupakan tabungan siswa yang dikelola oleh komite selama tiga tahun pelajaran,” jelasnya.

Tabungan yang dimaksud Ishak tersebut nantinya bisa digunakan oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka selama belajar di MTsN 10 Ciamis.

“Jika di akhir tahun jumlah uang itu masih tersisa, maka sisanya itu juga akan kami kembalikan kepada siswa. Dan sebenarnya pembiayaan seperti ini bukan hanya di sekolah ini saja, saya yakin di semua sekolah pasti ada yang seperti ini,” katanya.

Terkait adanya informasi yang diunggah di Facebook, menurutnya, hal itu sangat merugikan pihak sekolah.

“Meskinya sebelum meng-upload yang bersangkutan itu alangkah baiknya tanyakan dulu kepada kami (sekolah/komite), jangan langsung upload tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Sehingga menjadi asumsi negatif publik, toh yang sebenarnya kan tidak seperti itu, dan yang paling kami sayang kan lagi adalah yang meng-upload itu sebenarnya bukan salah satu orang tua siswa di sini,” terangnya.

Baca Juga: Terkait Dugaan Pungutan Biaya, Kemenag Bakal Datangi MTsN 10 Ciamis

Senada dengan itu, Komite Sekolah, Dedi Sugiarto juga menyayangkan adanya polemik terkait pungutan tersebut, terlebih sebelumnya tidak ada klarifikasi terlebih dahulu.

“Jelas kami menyayangkan sekali dengan apa yang telah terjadi ini, toh dalam sebenarnya tidak ada orang tua siswa yang merasa keberatan dengan hal itu, buktinya tidak pernah ada orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk mengajukan keberatan,” kata Dedi.

Pembiayaan tersebut menurut Dedi, sudah menjadi kesepakatan para orang tua siswa saat musyawarah sebelum akhirnya ditetapkan Komite.

“Memang saat musyawarah tidak seluruhnya orang tua siswa datang. Namun tingkat kehadirannya saat itu jelas lebih banyak yang hadir ketimbang yang tidak hadir. Yang tidak hadir paling hanya sepuluh orang saja. Dan yang tidak hadir ini pun tak pernah datang ke sekolah untuk mengajukan keberatan,” katanya. (Suherman/R7/HR-Online)