Minggu, Juni 26, 2022
BerandaBerita CiamisBerita BanjarsariWarga Ancam Lengserkan Ketua BPD Desa di Ciamis Ini

Warga Ancam Lengserkan Ketua BPD Desa di Ciamis Ini

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Diduga karena tidak mau menandatangani proposal pengajuan permohonan tanah lahan pasir kolotok, Ketua BPD Desa Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terancam dilengserkan.

Mosi tidak percaya muncul hingga berlanjut dengan surat permohonan warga kepada Bupati Ciamis segera memberhentikan Ketua BPD Desa Kutawaringin. Alasannya, yang bersangkutan terkesan enggan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait lahan perkebunan Pasir Kolotok yang saat ini dikuasai PTPN VIII Batulawang.

Warga yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, dirinya ikut menandatangani surat permohonan pemberhentian Ketua BPD Kutawaringin yang ditujukan kepada Bupati Ciamis. Dia setujui dengan hal itu lantaran Ketua BPD Kutawaringin tidak mau mendengar dan mendukung keinginan masyarakat. 

“Padahal kepala desa sendiri sudah membubuhkan tandatangannya. Tapi kenapa Ketua BPD malah tidak mau. Bahkan muncul kata-kata yang kurang elok,” katanya.

Kepala Desa Kutawaringin, Slamet Bahtiar, membenarkan adanya surat pernyataan warga yang menuntut agar Ketua BPD diberhentikan dari jabatannya.

Menurut Slamet, pihaknya sudah menerima tembusan surat pernyataan dari masyarakat terkait tuntutan pemberhentian Ketua BPD.

“Kami hanya menerima tembusan. Karena kewenangan pemberhentiannya ada di tangan Bupati. Jadi kami hanya menunggu hasil keputusan,” katanya, Selasa (24/09/2019).

Slamet menjelaskan, usulan pemberhentian itu bermula saat Ketua BPD tidak mau menandatangani proposal pengajuan permohonan lahan pasir kolotok oleh kelompok masyarakat “Pasirkolotok Menggugat”.

“Kejadian ini muncul lantaran Ketua BPD tidak mau menandatangani pengajuan permohonan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak percaya, yang berimbas kepada tuntutan pemberhentian Ketua BPD,” katanya.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, kata Slamet, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan anggota BPD untuk membahas polemik yang terjadi.

“Terus terang, kami sudah melakukan mediasi beberapa kali. Bahkan pernah juga duduk bersama antara BPD yang difasilitasi pihak kecamatan. Namun sayang hingga saat ini persoalan ini masih belum juga tuntas. Padahal waktu sudah hampir satu bulan,” terangnya.

Polemik yang terjadi saat ini, kata Slamet, diduga imbas dari Pilkada Kabupataen Ciamis. Waktu itu, Ketua BPD yang notabene pendukung HY, selalu bertolakbelakang dengan kebijkan-kebijakam pemerintah desa yang notabene pendukung fanatik Idola. Sehingga muncullah saling curiga dan mencari tahu soal isu gesekan eks pendukung Pilkada.

“Isu yang muncul di masyarakat adalah gesekan antara pendukung HY dan Idola. Maka dari itu kami tengah mencari tahu siapa sebenarnya yang memperkeruh suasana di desa kami ini,” ungkap Slamet.

Di temui terpisah, Ketua BPD Desa Kutawaringin, Agus Gustaman, membenarkan, dirinya belum mau memberikan tandatangan yang diajukan oleh masyarakat “Pasirkolotok Menggugat”.

“Saya akui saya belum bisa memberikan tandatangan. Ini bukan tanpa sebab, karena saya punya alasan serta prinsip. Pertama saat itu berkas yang disodorkan hanya proposal pengajuan berisi beberapa nama pemohon dan tidak dibubuhi tandatangan. Saya usulkan perbaikan agar berkas dilengkapi tandatangan disertai fotokopi KTP,” katanya.

Agus mengaku sudah mencium gelagat yang tidak sedap sebelum muncul tuntutan agar dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua BPD. Dia membiarkannya demi kondusifitas. Bahkan dia sempat diundang warga yang mengatasnamakan “Masyarakat Pasirkolotok Menggugat.

“Saat itu saya kembali mendapatkan tekanan agar segera menandatangani proposal. Saya kembali mempertahankan prinsip. Saya harapkan masyarakat bersabar, jangan sampai dimanfaatkan kepentingan pribadi seseorang,” katanya.

Agus menegaskan, BPD pasti akan mendukung semua proses memperjuangkan hak lahan Pasirkolotok asalkan proses, prosedur serta administrasinya dipenuhi dengan rapi.

Terkait isu dualisme pendukung Pilkada, Agus mengaku baru mengetahuinya saat ada pertemuan di kantor desa. Menurut dia, petugas dari kecamatanlah yang memunculkan bahasa dua kubu tersebut.

Namun demikian, Agus mengaku akan mencari tahu dalang semua kejadian dan persoalan yang muncul akhir-akhir ini. Termasuk melakukan upaya hukum terhadap dugaan pemalsuan tandatangan beberapa warga yang disebut-sebut mengajukan permohonan pelengseran. (Suherman/Koran HR)

- Advertisment -